|

Tangkap Ikan Napoleon Bisa di Pidana


Derektorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Malut Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Arif Budi Winofa

TERNATE,BRN – Menindaklanjuti keputusan menteri, Kelautan dan Perikanan No 37 Tahun 2013, terkait dengan pelarangan penangkapan ikan Napoleon. Derektorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Malut Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Arif Budi Winofa memberikan warning kepada nelayan untuk menangkap ikan Napoleon (Maming) yang berukuran di bawah satu kilo gram dan di atas tiga kilo gram.

Menurutnya, pasca diterbitkan peraturan nomor 37 tahun 2013, akan dilakukan sosialisasi terkait pelarangan penangkapan ikan Napoleon atau di kenal dengan Maming, kata Dir Polairud Polda Malut Kombes Pol Arif Budi Winofa di ruang kerjanya Jumat (20/04/2018).

Lanjut Arif ikan Napoleon paling banyak berkembang di Indonesia hanya di empat wilayah, di laut Natuna, laut Anambas, laut raja Ampat, dan di laut Wakatobi. " Di wilayah Malut juga cukup banyak, perkembangan dari ikan Napoleon ini, dan biasa di konsumsi oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat pesisir" ungkap Arif.

Arif menambahkan, melakukan monitoring di peraran malut untuk mengkroscek apakah ada nelayan yang masih melakukan penangkapan ikan naopolen atau tidak. " Ikan Napoleon ini masuk dalam apendix dua, dalam hal ini pengambilannya atau pengmanfaatanya harus diatur, untuk mencegah kepunahan".

Bahkan Mentri kelautan dan perikanan Republik Indonesia (RI) sudah merancang untuk melarang, penangkapan ikan Napoleon dan akan di lindungi. Sehingga pihaknya menunggu kapan keluarnya peraturan itu, sehingga pihaknya bisa sosialisasikan dan bisa amankan.

Arif juga menambahkan beberapa waktu lalu kami juga sudah melaksanakan sosialisasi di beberapa tempat yakni di pasar perikanan dufa-dufa, pasar ikan higienis kota Ternate, dan tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bastiong.

Berdasarkan keputusan menteri, kelautan dan perikanan No 37 Tahun 2013, telah di atur, untuk penangkapan ikan Napoleon, di perbolehkan dari 1-3 kilo gram, di bawah ukuran 1 kilo gram tidak di perbolehkan dan di atas ukuran 3 kilo gram juga tidak dapat di perbolehkan. " Pemanfaatan ikan Napoleon harus ada ijin, dan harus berkoordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan setempat" katanya.

Ancaman pidana pasal 7 ayat (2) huruf J dan N Jo pasal 100C undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

"Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000" tutup Arif (Shl/red)

Komentar

Berita Terkini