|

Tak Disetujui Rolling Jabatan, Plt Gubernur Legowo

Plt Gubernur Malut, M. Natsir Thaib
TERNATE, BRN - Rupanya Pelaksana Tugas (Plt) gubernur Malut mulai patah semangat untuk melakukan rolling jabatan eselon II di ingkup provinsi, sebab sudah dua kali pengusulan yang dilakukan, akan tetapi selalu ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Akibatnya, Plt mau tidak mau harus legowo dan mulai fokus melakukan penataan birokrasi pemerintahan.

Plt Gubernur Malut, M. Natsir Thaib kepada wartawan, Senin (9/4/2018) mengatakan, dua kali pengusulan rolling tersebut karena ada desakan dari pihak-pihak lain yang mengakibatkan semua serba salah. “ Mereka selalu menekan saya untuk melakukan rolling namun apalah daya semua usulan itu tidak disetujui,” kata Narsit.

Usulan yang dilakukan itu karena adanya tuntutan dan desakan dari pihak luar. Banyaknya desakan ini tentu menjadi sorotan publik dan membuatnya semakin tertekan. “ Saya sudah menjawab dengan cara mengusulkan, tapi pusat mengatakan demikian, tentu saya harus menerima. Tuntutan itu saya sudah salurkan dan ternyata tidak bisa,” ujarnya.

Natsir menyebutkan, dua kali usulan rolling jabatan ke Kemendagri tersebut tak lepas dari intervensi dan desakan dari pihak lain. “ Ada banyak desakan, dan semuanya berasal dari pihak lain,” akuinya.

Lanjutnya, dirinya tidak memiliki niat untuk merombak kabinet di provinsi. Namun dengan berbagai tekanan, dengan terpaksa harus melakukan perombakan kabinet yang dibentuk sebelumnya bersama Abdul Gani Kasuba (AGK).  “ Ada intervensi dan desakan dari luar, sehingga itu diusulkan,” katanya.

Di tanya soal pihak mana-mana saja yang terlibat, mantan ketua DPD Partai Hanura itu mengaku, kuatnya desakan untuk melakukan usulan rolling jabatan karena  adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinis, akademisi, pihak ke tiga, sponsor dan juga masyarakat. “ Dua kali saja sudah cukup, dalam dua kali usulan ini juga tekanannya semakin keras,” imbuhnya.

Perlu diketahui, upaya Plt Gubernur Malut, M. Natsir Thaib melakukan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut ditolak mentah-mentah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Alhasil, surat usulan mutasi jabatan Nomor: 821.22/149/WG tanggal 19 Februari 2018 Perihal Permohonan Mutasi Jabatan itu pun tidak disetujui Mendagri melalui Dirjen Otda Kemendagri sebagaimana tertuang dalam surat tanggapan Nomor: 821/1936/OTDA perihal Tanggapan Pengisian dan Pelantikan  Jabatan Pimpinan  Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani  Dirjen OTDA Kemendagri Dr. Sumarsono, MDM.

Meskipun sudah  ada surat pembatalan atau tidak disetujui  Dirjen OTDA, belakang ini Plt Gubernur Maluku Utara secara diam-diam kembali mengusulkan surat permohonan perihal mutasi jabatan kepada Kemendagri, namun ironisnya usul yang kedua tidak setujui lagi Dirjen OTDA.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, usulan mutasi JPT Pratama  yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Imam Makdhy Hassan digantikan dengan Arsad Sardan, dan Imam Makdhy Hassan sendiri mutasi ke Dinas Koperasi dan UKM mengantikan Karim Do Soleman. 

Sementara  Karim Do Soleman di mutasikan sebagai sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD) mengantikan  Ahmad Purbaya yang saat ini sedang menjabat.  Sedangkan Ahmad Purbaya kemudian dimutasikan ke  Badan Unit Pelayanan Lelang mengantikan Safrudin Djuba.

Tak hanya itu,  jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) masuk daftar usulan mutasi yang akan ditempati Abuhari Hamzah mengantikan M. Buyung Radjiloen. (red/emis). 
Komentar

Berita Terkini