|

SPPD Lima SKPD Fiktif

Ilustrasi
TERNATE, BRN - Biaya perjalan Dinas yang di anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2015 terhadap Lima Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) fiktif. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Malut dengan nomor  17.C/LHP/XIX.TER/5/2017 tanggal 24 Mei 2017 terdapat kerugian negara senilai Rp. 1.075.986.156,- yang diselewengkan Lima SKPD yakni Sekretaiat DPRD Malut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Malut, Biro Ekonomi Malut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malut.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Sekretaiat DPRD Malut ditemukan Ketidaksesuaian pada harga tiket pesawat yang dibayar tidak sesuai dengan harga tiket sebenarnya senilai Rp. 642.378.322.00,-. Ketidaksesuaian ini telah dikonfirmasi bendahara pengeluaran ke Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 4 Mei 2017 dan dibenarkan telah terjadi permaslahan bukti pelaksaan perjalanan dinas.  

Sementara realisasi belanja perjalanan dinas Badan Pendidikan dan pelatihan tahun 2016 senilai Rp. 1.762.402.824.00,-. Hasil pemerikasaan secara uji petik ditemukan ketidaksesuaian hargat tiket pesawat antara bukti pertanggungajawaban perjalanan dinas dengan harga riil tiket penerbagangan senilai Rp. 75.992.300.00,-. Sedangkan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Biro Ekonomi ditemukan permasahalan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp. 207.624.000.00,- dari anggaran Rp. 1.5443.963.000.00,- di tahun 2016. Dimana, sesuai pemerikasaan secara uji petik  BPK Malut terdapat adanya permasalahan tidak sesuai dengan harga tiket yang dibayar dengan harga tiket yang sebenarnya senilai Rp. 207.624.000.00,-. Temuan tersebut telah dikonfirmasi dengan bendaharan pada tanggal 3 Mei 2017 dan diakui para perjalanan dinas dengan melampirkan surat pernyataan kepada Tim Pemeriksa.

Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terdapat permasalahan serupa pada harga tiket yang dibayar tidak sesuai dengan harga tiket yang sebenarnya senilai Rp. 85.524.934.00,- dari total anggaran Rp. 2.677.875.895.00,-. Berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi data menyimpulkan benar-benar terjadi ketidaksesuaian bukti dan ketidaksesuaian pelaksana perjalanan dinas senilai Rp. 85.524.934.00,-. Sedangkan perjalanan dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp. 64.466.600.00,- dari harga tiket yang dibayar dari anggaran Rp. 3.104.345.400.00,-.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada gubernur agar menginstruksikan kepada Kepala BPSDM, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Bappeda untuk memerintahkan masing-masing pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dengan menyetor ke kas daerah senilai Rp. 283.616.300.00 (Rp. 75.992.300.00 + Rp. 207.624.000.00). (emis/red). 
Komentar

Berita Terkini