|

Plt Gubernur : Saya Tidak Punya Kewenangan Pecat PNS Yang Malas

Plt Gubernur Malut, M. Natsir Thaib

TERNATE, BRN – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara, M. Natsir Thaib rupanya takut memberikan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tidak berkantor selama bertahun-tahun. Padahal didalam aturan ASN yang tidak berkantor selama 46 hari tanpa pemberithuan itu sudah seharusnya di pecat.

Plt Gubernur Malut, M Natsir Thaib kepada sejumlah wartawan di Grand Dafam Hotel Senin (9/4/2018) mengatakan,  Pemprov belum bisa mengambil langkah hingga pada pemecatan terhadap ASN yang malas berkantor, sebab masih menyusun atau memantapkan database kepegawaian dan tidak ada singkronisasi antara BKN Regional Manado dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi terhadap PNS yang tak lagi berkantor.

Kata dia, meski sudah diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sebelum gubernur defenitif yang membijaki persoalan itu. Pemerintah pusat juga sudah memberitahukan ke daerah untuk memutuskan gaji terhadap ASN yang malas, akan tetapi akibat dari ketidak singkronisasi tersebut membuat pihaknya belum memberikan sanksi termasuk memutuskan gaji.

“ Dari pusat sudah mengatakan harus mulai menahan gaji, dan berbagai macam seruan lainnnya, sementara yang bersangkutan statusnya masih PNS, kan kasihan orang itu, apalagi dia sedang bekerja. Tidak boleh begitu, memang ada aturan, tapi kalau belum singkron antara BKN Manado, Kanreg, dan  gubernur di daerah bagimana ?,” tanya Natsir.

Lanjut dia, yang berhak melakukan pemecatan terhadap PNS yang tidak aktif itu gubernur yang definitif, jabatan Plt tidak memeliki kewenangan hingga pemecatan. ” Saya tidak punya kewenangan memecat PNS,” tandasnya.

Perlu diketahui PNS yang sudah tidak berkantor diantaranya Mantan Karo Umum, Imran Chalil, Gajali Wesplat, Arsad Sardan dan Abuhari Hamza. (emis/red)
Komentar

Berita Terkini