|

Organda Malut Tolak Revisi UU UULLAJ

Ilustrasi

TERNATE, BRN - Rencana Revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (UULLAJ) yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Perhubungan, menuai reaksi keras dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) di sejumlah Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut).

Revisi UU yang mana membahas tentang UULLAJ itu terdapat tiga poin yakni, legalitas angkutan online, sepeda motor dijadikan angkutan umum, serta dana preservasi jalan. Dari tiga poin yang tertuang dalam revisi UU nomor 22 tahun 2009 tersebut dinilai tidak perlu dan bukan saatnya untuk diterapkan di wilayah Indonesia.

Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Malut, A. Basir Pulupessy saat dikonfirmasi media ini, Kamis (11/4/2018) mengatakan, sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, bukan saja berpotensi menimbulkan polemeik antara penyedia jasa umum lainnya. Namun revisi itu juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah secara nasional dan terutama Maluku Utara.

Basir menegaskan, wacana revisi UULLAJ ini sudah didengar pada beberapa bulan yang lalu, Organda secara tegas menolak adanya revisi UU tersebut. “ Karena sangat berhubungan langsung dengan perkembangan situasi sosial masyarakat sehingga rencana revisi ini secara tegas mendapat tolakan dari Organda Malut yang tidak sepakat dengan revisi UU karena tidak terlalu penting,” tegasnya.

Apalagi kata Basri, saat ini di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia termasuk Malut, tengah dihadapi dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019, situasi seperti ini kemudian bisa saja di pergunakan oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin memicu kondisi secara nasional.

“Apapun alasannya, kami atas nama Organda baik secara nasional maupun di tingkat daerah menolak adanya revisi itu,” tegasnya. (tim brn).
Komentar

Berita Terkini