|

Margarito Sebut APBD Morotai Bodong


Margarito Kamis
MOROTAI, BRN - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta Kapolda Maluku Utara (Malut) dan Kapolres tuntaskan kasus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai induk 2018 yang terindikasi fiktif.
                          
Kata dia, dari segi ilmu hukum  tidak ada alasan dimana, memalsuan  APBD itu disebut bukan tindak pidana, jadi persoalan pemalsuan APBD itu harus di usut tuntas. "Kapolda dan Kapolres jangan takut siapa pun dia di Morotai ini, tidak orang yang kebal hukum, tidak ada orang yang lebih tinggi dari hukum, kasus ini harus bongkar, ini jahat dan ini salah, "ucapnya saat bertandang ke Morotai, Senin (16/46/2018).

Menurutnya, APBD yang digunakan Pemkab Morotai saat tidak sah, karena sesuai dengan prosedur APBD bisa digunakan, jika terdapat persetujuan dari lembaga DPRD melalui paripurna. "Berdasarkan sistem APBD Morotai itu bodong, terkecuali menggunakan ilmu tipu-tipu barulah APBD sah, "tegasnya.

Dia lantas mempertanyakan kenerja Polres Pulau Morotai yang dianggap lambat menangani kasus yang di maksud, dia meranggapan APBD fiktif mudah ditangani, sehingga tidak ada alasan pihak yang berwajib menyebut, bahwa kasus tersebut sulit ditangani. "Kan begini didalam APBD terdapat tandangan pacek saja siapa yang tandangannya dipalsukan, ini kan simpel, "imbuhnya.

Dia juga mendesak, Kapolda dan Kapolres harus memberikan kepastian terhadap masyarakat Morotai seputaran kasus APBD fiktif itu. "Kapolda dan Kapolres jangan takut ungkap kasus ini, tunjukan kepada masyarakat Morotai, bahwa mereka bekerja untuk negara bukan untuk orang perorang, "terangnya. (Fix/red)



Komentar

Berita Terkini