|

KPU Malut Dinilai Takut Eksekusi Cakada Yang Tersangka


TERNATE, BRN – Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dinilai tak memiliki kebenarian untuk mengeksekusi calon kepala daerah (Cakada) yang berstatus tersangka. Terbukti, hingga kini KPU Malut belum juga mencoret atau mendiskluafikasi Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai peserta pilgub tahun 2018.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arif Budiman mengatakan, pada intinya KPU sudah siap mencoret nama-nama calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan tersebut disampaikan ke DPR dalam bentuk perubahan PKPU.

KPU berharap bisa mendiskualifikasi calon kepala daerah tersangka sebelum pencoblosan pilkada pada Juni 2018 mendatang. Namun, KPU baru bisa melakukan itu jika sudah diatur dalam PKPU. “Jadi dalam pencoblosan nanti memungkinkan pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas,” ungkap Arif Budiman di Jakarta, Senin (2/4/2018) lalu.

Sebelumnya juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai PKPU lebih baik daripada perppu untuk payung hukum penggantian calon kepala daerah yang bermasalah. PKPU lebih tepat diterapkan dalam kondisi saat ini di mana banyak calon kepala daerah menjadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Kendati begitu, Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo ketika dikonfirmasi via handphone mengaatkan, wacana perubahan peraturan KPU mengenai pergantian cakada yang berstatus tersangka hanya berlaku pada pemilihan legislatif (Pileg). “ Wacana itu berlaku pada pileg, untuk pilgub sudah selesai. Jadi peraturannya tidak bisa dirubah lagi,” katanya, Kamis (5/4/2018) malam tadi.

Kata dia, meski AHM sudah berkekuatan hukum tetap alias tersangka, namun tidak mempengaruhi AHM sebagai peserta cakada pada kontestasi politik kali ini. “ Soal AHM  itu tidak pengaruh,” cetusnya.

Perlu diketahui, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat 16 Maret 2018 lalu dengan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembebasan lahan bandara Bobong Kepulauan Sula yang merugikan negara senilai Rp. 4,9 miliar tahun 2009. (emis/brn).
Komentar

Berita Terkini