|

KPU Malut Catat 32 Balon DPD RI Terdaftar di SIPPP

Komisioner KPU Malut Devisi Hukum dan Pengawasan, H. Buhari Mahmud

TERNATE, BRN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara mencacat sebanyak 31 nama yang terdaftar di Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sebagai bakal calon (Balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara pada Pemilu 2019.

Para bakal calon ini dinyatakan telah mengambil username dan password untuk mengupload dukungan (soft copy) ke dalam SIPPP. “ Tercatat 31 nama balon anggota DPD RI, namun  yang mengupload dukungan ke SIPPP baru 16 nama,” ujar Komisioner KPU Malut Devisi Hukum dan Pengawasan, H. Buhari Mahmud, Senin (23/4) tanpa mennyebutkan secara rinci  siapa-siapa saja yang mengaupload dukungan ke SIPPP.

Buhari mengatakan, para balon anggota DPD RI wajib mengunggah dukungannya ke dalam SIPPP pusat. Unggah dukungan dilakukan sejak menerima username dari KPU Malut sampai dengan paling lambat sebelum hari penutupan. “ Karena syarat sebelum mendaftar, data dukungan harus di upload dulu karena di tanggal 25 April 2018 batas pemasukan data dukungan ke aplikasi SIPPP, dan di tanggal 26 April adalah hari pendaftaran,” katanya.
Untuk dokumen dukungan yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah penduduk, pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan peserta anggota DPD RI. Peserta wajib memenuhi syarat minimal dukungan pemilih sebesar 1.000 dukungan dan minimal sebaran dukungan di 50 persen 5 Kabupaten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Malut.  
“ Syarat dukungan tersebut dilampiri dengan fotocopy KTP Elektronik atau surat keterangan. Surat keterangannya tidak boleh dibuat secara kolektif, dan wajib diunggah untuk dukungannya di SIPPP,” ujarnya.
Menurutnya, apabila ditemukan dukungan satu pendukung yang ganda lebih dari satu peserta, sanksi yang berikan berupa pengurangan dukungan syarat perseorangan. Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihhan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tertuang dalam pasal 16 ayat 1 menyebutkan apabila pada masa penelitian administrasi ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.
“ Misalnya 4 kali maka 4 dukungan ganda tersebut akan dikeluarkan 3 yang dikalikan 50, maka calon DPD tersebut akan mendapatkan sanksi pengurangan 150 dukungan,” tuturnya. (emis/red)
Komentar

Berita Terkini