|

Kembalikan Kerugian Negara Tak Menghilangkan Proses Pidana

Kasi Pidsus Kejari Ternate Toman Ramandey


TERNATE, BRN - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan realisasi belanja modal pembangunan tahap satu kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate tahun 2014 saat ini masih didalami.

Hal tersebut pasca tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate mendapatkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat untuk meminta kembali keterangan dari ahli jasa konstruksi dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 309 juta.

“ Kami akan hadirkan ahli jasa konstruksi dari Politeknik untuk menghitung kondisi struktur bangunan,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ternate, Toman Ramandey saat dikonfirmasi, (17/4/2018).

Kehadiran ahli jasa konstruksi terebut untuk menguji kualitas bangunan untuk disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh ahli. “ Kami sudah minta ke mereka, kalau ada waktu luang dari mereka baru mereka datang,” ujarnya.

Sejauh ini, Kajari Ternate sudah melayangkan surat kesediaan utuk dapat meluangkan waktu dalam rangka melakukan uji konstruksi bangunan. “ Sementara bukti-buktinya sudah cukup, meski begi belum ada perkembangan. Memang kerugian negara sudah dikembalikan akan tetapi itu tidak menghilangkan proses pidana. 

Sekedar diketahui, dalam penyidikan itu, penyidik telah menetapkan Direktur Utama PT Karabala Pratama inisial UD sebagai tersangka. Namun dalam perjalanan waktu, dugaan kerugian sebesar Rp 309 juta itu telah dikembalikan ke kas negara. (ac/red)


Komentar

Berita Terkini