|

Kades Gorua Selatan di Laporkan Ke Kejati

Ilustrasi 

TERNATE, BRN – Kepala desa (Kades) Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, Sofyan Kadjim dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017. Laporan tindak pidana korupsi (Tipikor) ini menyusul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat setempat menemukan adanya keganjalan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan anggaran.    

BPD Gorua, Tamin Syaban mengatakan, penggunaan anggaran 3 tahun pertama kali diketahui setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penyalahgunaan ADD dan DD dari Inpektorat Halut. Dari LHP itu kemudian di tindak lanjut ke Bupati Halmahera Utara, Frans Manery.

“LHP dengan nomor:703.1/06/LHP.Kasus/INSPEK/2016 itu kami menunjukan ke pak Frans, LHP tertanggal 16 Maret 2018 itu perihal penyalahgunaan dana ADD dan DD”, ungkap Tamin kepada brindonews.com via Handphone, Jumat (13/4/2018) kemarin.

Tamin mengungkapkan, sesuai hasil temuan Inspektorat di tahun 2015 senilai Rp. 51.698.439.65, dana BUM-Des desa sebesar Rp. 27.638.047, tunjangan pemerintah desa (pemdes) dan BPD sebesar Rp. 32.130.000. Untuk tahun 2016, seluruh anggaran yang digunakan baik itu anggaran semester satu dan dua tidak dapat di pertanggungjawabkan, ditambah PPN dan PPH desa senilai Rp. 18.659.361 tidak disetor ke kas negara, serta dana BUM-Des senilai Rp. 50.000.000 juga tidak di laksanakan sebagaimana dalam petunjuk teknis (juknis).

“ Anggaran penggunaan senilai Rp. 51.698.439.65 diperuntukan pembuatan pagar desa, tapi didalam pelaksana pagar kekurangan volume, sedangkan tunjungan untuk tunjangan pemdes senilai Rp. 32.130.000 belum terbayar hingga saat ini”, ujannya.

Sementara anggaran tahun 2017, realisasi belanja tahap satu tahun 2017 dengan rincian bendahara desa senilai Rp. 35.250.000 dan kades sebesar Rp. 494.338.00 juga tidak bisa dipertanggung jawabkan. “Berdasarkan hasil temuan 3 tahun berjalan itu Kades Sofyan sendiri sudah mengakuinya. Inspektorat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan semua temuan LPH selama 60 hari, terhitung dari Penetapan surat tanggal 12 Januari s/d 21 Maret tahun 2018, akan tetapi sampai saat ini tidak dapat di selesaikan”, imbuh Tamin.

Tamin menilai, pembangunan infrastruktur di desa Gorua sangat menyalahi aturan, sebab kades menunjuk Latif Karim sebagai penanggungjawab. Latif Karim sendiri seorang pengusaha tapi bukan pengelola, sudah tentu bertentangan dengan aturan.

“Kami sangat sesalkan sikap pemerintah Halut terutama BPMD dan pemerintah kecamatan, selaku pengawas desa namun tidak mengambil sikap tegas. Bahkan, tanpa ada laporan pertanggungjawaban tiap semester tahun berjalan tapi pencarian dana tetap di cairkan, ada apa di balik semua ini”, kesalnya.

Tamin berharap kepada Kejati Malut untuk menindak lanjuti laporan terkait penyalahgunaan ADD dan DD yang dilakukan Sofyan Kadjim. Sebab, anggaran dengan fantastis itu tidak di lengkapi dengan bukti yang jelas. “ kami dari BPD dan tokoh masyarakat meminta kepada kejati Malut untuk segera memproses secara hukum terhadap kades Gorua “, harapnya. (Shl/red)
Komentar

Berita Terkini