|

DPAC Sebut DPC Demokrat Kepsul Tabrak Aturan


Ketua DPAC Serta Pengurus Se- Kepulauan Sula
TERNATE, BRN – Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kepulauan Sula menilai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kepsel tabrak aturan atas pemecatan dan mengangkat ketua baru DPAC.

Ketua DPAC Kecamatan Mangoli timur, Malik Umaternate menyebutkan, sikap politik yang diambil ketua DPC Kepsul Basri Makian sangat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat karena proses atau tahapan yang dilakukan Basri Makian tanpa melaluui hasil musyawarah atau mufakat. “ Kami menilai proses pergantian ketua DPAC se-Kabupaten Kepsul itu adalah kepentingan oknum tertentu untuk merebut ketua DPC partai Demokrat,” tandas Malik saat ditemui media ini di Losmen Kita Kelurahan Stadion Kota Ternate Tengah, Senin (16/4/2018).

Dimana sebelum  momentum musyawarah pergantian ketua DPC yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 18-19 April 2018, ,belum bisa, sebab harus ada penyelasain DPAC Kepulauan Sula. " Sebelum tiba waktu pelaksaan yang bersangkutan sudah lebih mengambil kebijakan tanpa melalui mekanisme. Belum saatnya melakukan pergantian, sebab hari pelaksaannya sehai dua lagi,” tambahnya.

Menurut Malik, langkah tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam BAB I pasal 5 tentang etika politik serta cerdas santun. Tindakan yang dilakukan oknum di tubuh DPC Demokrat Kepsul sangat tidak beretika. Dimana, kepengerusannya dan disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada tahun 2010 lalu masih memiliki hak dan berhak penuh sebagai peserta musyawarah. “ Acuannya sudah jelas, aturan ini juga diisyaratkan dalam AD/ART partai, kami juga ada hak untuk ikut serta dalam musyawarah,” turutnya.  

Berdasarkan AD/ART partai Demokrat, kata dia,  kepengerusan di tiap-tiap DPAC masih memiliki dan berkesempatan mengikuti setiap kegiatan partai termasuk musyawarah pergantian ketua-ketua DPAC sebagaimana tercantum dalam surat keputusan. Artinya, sebelum ada hasil mufakat musyawarah cabang (Muscab) tidak diwajibkan siapapun membentuk kepengerusan DPAC yang baru, karena masa jabatan pengurus DPAC Kepsul sah waktu pelaksanaan muscab.

“ Di masa kepemimpinan kami selaku DPAC, belum pernah melawan arahan partai. Bahkan, kami bekerja keras meksipun kekuasaan sebelumnya begitu keras, dan diktaktor tapi kami mampu melahirkan dua kursi Anggota DPRD di kabupaten kepsul,  dan bupati Kepsul dari partai Demokrat,” bebernya.

Dia berharrap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) serta DPD Partai Demokrat Provinsi Malut memberikan kesempatan mengikuti musyawarah DPC partai Demokrat yang digelar dalam waktu dekat. “ Sehingga pimpinan yang lahir dari forum musyawarah kali ini benar-benar kader Demokrat dan pemimpin yang dapat mengakamodir serta dapat membesarkan partai lebih baik terutama di Kabupaten Kepsul,” harapnya. (Shl/red)
Komentar

Berita Terkini