|

Ancam Bongkar Posko AGK-YA, Koalisi Anak Negeri Nilai Disperkim Provokatif



TERNATE, BRNRecana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota  Ternate membongkar salah satu posko pemengan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) yang berlokasi di benteng Orange membuat Aliansi Anak Negeri Maluku Utara geram. Ini menyusul Disperkim mengeluarkan surat pemberitahuan pembongkaran nomor: 640/194/DPRKPP/2018 pada Selasa 24 April 2018 kemarin.

Ketua Aliansi Anak Negeri Malut, Akmal Iskandar Alam dalam surat penolakannya menyebutkan, posko AGK-YA yang berlokasi di benteng Orange itu sama sekali tidak mengganggu fasilitas public. Alasannya, rumah yang yang dijadikan posko tersebut adalah rumah pribadi dan sudah dijinkan pemiliknya untuk dijadikan posko relawan AGK-YA. “Posko diijinkan pemiliki rumah dan mereka tidak merasa keberatan untuk dibuatkan posko,” sebut Akmal dalam suratnya dengan nomor 005/B/AAN-MU/IV/2018.

Menurutnya, langkah pemerintah kota Ternate dalam hal ini Disperkim dianggap provokatif kalau hanya membongkar baliho atau posko miliki AGK-YA, sementara bailho pason Bur-Jadi dibiarkab begitu saja. Padahal banyak baliho paslon Bur-Jadi yang mengganggu fasilitas umum. “ Misalnya baliho Bur-Jadi yang terpasang di taman-taman kantor dinas, rumah ibadah, sekolah dan sebagainya, tapi dibiarkan. Padahal jelas mengganggu,” tandasnya.

Akmal mengatakan, menurut PKPU, lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti rumah ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan tidak perbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. “ Tapi nyatanya masih ada beberapa paslon yang tidak patuh terhadap PKU,” katanya sembari meminta kepada Disperkim menjelaskan soal pembuatan posko berlokasi di benteng Orange Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah itu sangat bertentangan dengan peraturan daerah (Perda) nomor  02 tahun 2012

Sementara dalam surat pemberitahun Disperkim itu menyebutkan, posko pemenang AGK-YA yang berlokasi di benteng Orange Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah itu sangat bertentangan dengan peraturan daerah (perda) nomor  02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate. Dimana, Kelurahan Gamalama merupakan langkah pencegahan terhadap berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru di kawasan strategis pusat kota serta rencana revatalisasi benteng Orange (lanjutan) yang bakal dilakukan pemerintah Kota Ternate.

Atas dasar tersebut, Disperkim meminta kepada AGK untuk segera membongkar posko tersebut. Deadline waktu yang diberikan terhitung sejak dikeluarkanya surat pemberiahuan yaitu 24 April 2018 sampai tanggal tanggal 2 Mei 2018. (tim brn)
Komentar

Berita Terkini