|

Polda Malut Patroli Khusus Mengantisipasi Adanya Pelanggaran Money Politik


 
Kapolda Malut, Brigjen Pol. Achmad Juri
TERNATE, BRN - Pasca terbentuknya tim satuan tugas (Satgas) anti money politik yang dibentuk Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes polri) pada 33 Polda yang ada di Indonesia termasuk Polda Maluku Utara (Malut).

Menurut Kapolda, pelanggaran money politik akan ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), karena secara administratif maupun pidana itu ada di Bawaslu. “Bawaslulah yang dinobatkan untuk itu,” ungkap  Kapolda Malut, Brigjen (Pol) Achmat Juri saat dikonfirmasi reporter media ini di halaman Mapolda, Selasa (6/3/2018)

Dirinya menambahkan, mulai melakukan patroli khusus untuk mengantisipasi adanya berbagai pelanggaran tindak pidana money politik jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara serentak pada 12 provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Malut. Meskipun ada tim yang dibentuk bawaslu untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu, namun Polri juga telah membentuk tim dalam konteks yang berbeda.

Untuk Maluku utara, kata dia, saat ini Polda sudah mulai intensif melakukan pemantauan di semua kalangan. Sehingga, satgas yang baru terbentuk itu tidak ada kaitannya dengan Gakumdu, namun dalam konteks pelanggaran pilkada itu juga ada kaitan dengan money politik.

“Kalau yang tidak masuk dalam rana itu baru urusan kita, makanya kita juga akan kerja sama dengan mereka,” katanya.

Untuk penangkapan penyelenggara di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat lanjut Kapolda, saat ini pihaknya tetap melakukan pemantauan perkembangan politik, dan penegakan hukum yang terjadi di Garut merupakan langkah bahwa Polri menyikapi permasalahan itu.

“Kita juga menghindari juga apa yang menjadi konsen tetang money politik,” tutupnya. (Shl/red).

Komentar

Berita Terkini