|

Pergantian Wakil Ketua DPR Halut Salah Sasaran

Juru bicara partai Hanura Malut, Sukardi Marsaoly

TOBELO, BRN – Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengeluarkan surat rekomendasi terkait pergantian wakil ketua DPRD Halmahera Utara, akan tetapi kini belum terlaksana lantaran surat rekomendasi pergantian tersebut dianggap tidak memiliki status Hukum yang sah.

Juru bicara partai Hanura Malut, Sukardi Marsaoly mengatakan, selain tidak memiliki status hukum yang sah, terganjalnya pergantian wakil ketua DPRD Halut, Helny Mody Leke itu dikarenakan partai Hanura masih bersatus quo. Itu sebabnya, Sahrail Hi. Rauf dianggap salah sasaran untuk mengajukan pergantian wakil ketua DPRD.  

Sukardi menyebutkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) tertanggal 19 Maret 2018, partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) tidak memiliki legal standing melakukan pergantian baik itu secara internal partai maupun diluar partai, salah satunya melakukan pergantian wakil ketua DPRD Halut. Dimana, pernyataan Sahril Hi. Rauf yang meminta Helny agar patuh pada keputusan DPP sangat keliru, dan salah kamar.

“ Pergantian Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara dari Helny Mody Leke ke Sahril Hi. Rauf sangat keliru. Perlawanan yang dilakukan Sahril dan kroninya itu tidak ada dasar yang jelas dan keluar dari apa yang sudah diputuskan PTTUN,” Kata Sukardi.

Terpisah, Helny Mody Leke yang juga sebagai ketua DPC Hanura Halut ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya masih menjabat sebagai ketua DPC Hanura Halut sesuai dengan hasil Musyawarah DPC Hanura masa kepemimpinan Nasir Taib sebagai ketua DPD. 

“ Saya juga sebagai kepengurusan yang sah dibawa kepemimpinan Ike Masita Tunas. Sedangkan Sahril yang mengaku masih menjabat ketua DPC itu tidak berdasar, karena hanya berdasarkan penunjukan lansung dari ketua DPD Hanura sebelumnya yaitu Basri Salama,” ujarnya.

Kata dia, secara hukum Sahril tidak lagi memiliki legalitas untuk melakukan permohonan pergantian jabatan wakil ketua di DPRD Halut. “ Jika yang bersangkutan mengatakan saya harus patuh terhadap putusan partai, dirinya salah sasaran, sebab kepengurusan Basri Salama itu sudah tidak sah,” tegas Helny. (wy/red)
Komentar

Berita Terkini