|

Kanreg BKN Manado: Imran Sadik Chalil Harus Diberhentikan Dari PNS



Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, English Nainggolang


SOFIFI,BRN - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk kerja selama 46 hari tanpa ada alasan yang jelas harus diberhentikan dari status ASN, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ungkap kepala Kantor Regional XI BKN, English Nainggolan kepada redaksi Brindonews.com via WhatsApp Kamis 22/3/2018)

Menurutnya, kasus yang terjadi di Maluku Utara, mestinya Imran Sadik Chalil serta pegawai lainya yang sudah bertahun-tahun tidak berkantor harus dipecat dari status PNS, apalagi yang bersangkutan itu mantan kepala Biro Umum yang semestinya memberikan contoh dan tauladan kepada pagawai lainya dan sekelilingnya bagamana berdisiplin dan berkinerja yang baik. 

Sebelum diberhentikan dari PNS, Gubernur Malut diminta bentuk Tim Pemeriksa yang keanggotaannya terdiri dari Atasan Langsung, diantaranya inspektorat, BKD kepegawaian serta pejabat lain. Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat dan jabatan lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Kata dia, kalau sudah dibentuk tim pemeriksa, Imran Sadik Chalil harus dipangil secara tertulis untuk diperiksa serta dilampirkan dengan berita acara pemeriksaan, apabila yang bersangkutan terbukti wajib diberhentikan tidak terhormat dari satatusnya sebagai PNS, tegasnya.

“ Kenapa harus terima gaji setiap bulan, tetapi yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor tanpa alasan yang jelas, padahal aturan sudah jelas” ujarnya. 

Kata dia, gaji yang diterima itu sebagai balas jasa atas perstasi kerja seorang PNS, hanya orang yang memiliki prestasi bisa menerima haknya sebagai PNS. Aturan sudah diterapkan dimana PNS yang tidak masuk kantor selama 46 hari tanpa alasan yang sah sudah seharusnya diberhentikan sebagai ASN, apalgi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Imran Sadik Chalil tidak berkantor wajib hukumnya di berhentikan secera tidak terhormat. 

Sebelumnya Imran Sadik Chalil mengaku, pasca dinonjob dari jabatanya sebagai kepala Biro Umum, dan ditempatkan di sekertariat daerah berdasarkan dengan surat keputusan (SK) nonjob sudah tidak lagi berkantor, aka tetapi setiap bulan masih menerima gaji. “ Saya dinonjob dan ditempatkan di sekertariat daerah dan tidak tau mau bekerja apa.

Semestinya pejabat yang dinonjob harus dipindahan ke dinas lain meski itu sebagai staf. Iya memang benar saya masih terima gaji setiap bulan akan tetapi saya tidak tau dinas mana yang ditempatkan, dimana SK nonjob itu hanya di cantumkan sekertariat daerah”, katanya (tim/red)

Komentar

Berita Terkini