|

GCW Ancam Laporkan Ahmad Purbaya Ke Penegak Hukum


Foto ilustrasi, uang tunai
SOFIFI,BRN - Rupanya modus yang dimainkan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaja bersetta kroninya tidak berjalan mlus, dimana Ahmad Purbaja akan dilaporkan ke pihak yang penegak hukum terkait dugaan penyalagunaan anggaran enam proyek fiktif senilai Rp 14 miliar lebih tahun 2016. 

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gamalama Coruption Whatch Muhidin kepada reporter brindonews.com Rabu (21/3/2018) mengatakan, enam proyek  akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi untuk dilidik, sebab proyek tersebut sudah dicairkan 100 persen, proyek yang diduga fiktif diantaranya, pembangunan SPAM Gane Dalam Desa Gane Barat kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp 889.000.000,  pembangunan Spam Desa Pancoran Kabupaten Pulau Taliabu  senilai Rp 1.031.332.800.00, Optimalisasi Spam Desa Tabadamai Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 1.335.000.000,00. Pembangunan Jembatan Ake Durian (Ruas Jalan Laiwui-Anggai senilai  Rp     2.965.106.000,00, Pembangunan Jalan Larombati – Gurapin (Kawasan strategis) senilai Rp 3.946.500.000,00, Pembangunan Jalan Jembatan Ruas Bitjoli – Sil senilai Rp     4.470.225.901,00. 

Menurutnya modus yang dimainkan kepala Badan Keuanga Provinsi Malut, Ahmad Purbaja ini sudah masuk unsur pidana.” Proyek tidak dianggarkan dalam APBD tetapi anggaranya dicairkan ini sangat tidak masuk akal, terkesan memperkaya diri”. GCW secara kelembagaan akan intens mengawal masalah ini hingga tuntas.

Semua dokumen pendukung sudah ada, olehnya itu dalam waktu dekat GCW akan melaporkan Ahmad Pubaja kepada pihak yang berwajib sebab yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kalaupun masaalah ini tidak ditindak lanjuti oleh Kejati, GCW akan melaporkan Ahmad Purbaja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab anggaran senilai 14 miliar lebih sangat fantastic dan itu akan direspon oleh KPK. 

Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaja saat dikonfirmasi awak media ini, via handphone Rabu (21/3/2018) tidak respon (eko/red)
Komentar

Berita Terkini