|

Bur-Jadi ‘Sedih’, AGK-YA ‘Tersenyum’



TERNATE, BRN – Rupanya dewi fortuna belum sepenuhnya memihak terhadap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) atas gugatan dugaan pelanggaran sengketa pemilu yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ini menyusul setelah Bawaslu memutuskan menolak sepenuhnya rangkaian gugatan yang diajukan.

Kondisi ini tentu membuat pihak termohon yakni paslon Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) bernapas legah atau bisa dibilang “tersenyum”. Betapa tidak, sidang musyawarah sengketa pemilu yang diajukan tim hukum paslon Bur-Jadi di Bawaslu itu secara fakta sidang dimenangkan paslon AGK-YA. Sebelumnya, tim kampenya paslon Bur-Jadi melayangkan surat permintaan klarifikasi dan keberatan dengan nomor: 11/TIM-KAM BUR-JADI/Prov MU/II/2018 yang ditanda tangani Fachri Sangadji selaku wakil ketua tim kampanye Bur-Jadi atas pembatalan rekomendasi PKP Indonesia terhadap dukungan sebelumnya pada tanggal 9 Februari 2018 lalu.

Menanggapi itu, kuasa hukum paslon Bur-Jadi, Sarman Saroden mengatakan, pengajuan gugatan di Bawaslu itu bagian dari proses awal. Ketika penegakan norma tidak bisa dipahami dan berbeda dengan Bawaslu, itu adalah langkah untuk melakukan kasasi atau banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). “Bahwa terkait dengan kewenangan yang jabarkan oleh Bawaslu dalam pertimbangannya, bagi kami KPU sudah sudah melampaui kewenangan,” kata Sarman di halaman Kantor Bawaslu usai mengikuti sidang, Selasa (6/3/2018).

Pelampauan kewenangan yang dilakukan KPU itu salah satunya adalah KPU tidak berhak menilai suatu verifikasi itu apakah sah atau tidak. Seharusnya, KPU melakukan syarat pencalonan itu pada tanggal 8-10 Januari, bukan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2018. “KPU tidak berhak atas semua itu, dan hal ini tentunya diluar dari tahapan yang seharusnya,” ujarnya.

Dikatakanya, pembatalan rekomendasi PKP Indonesia yang dilakukan KPU tidak memiliki kepastian hukum. Artinya, PKPU nomor 3 yang diatur dalam pasal 6 harusnya dirubah karena tidak ada kepastian hukum terkait dengan kepemilikan orang terhadap rekomendasi partai. Dengan begitu, agar partai tidak terkesan semenah-menah atas suatu keputusan.

“Terkait dengan surat rekomendasi itu tidak ada kepastian hukum. coba banyangkan, kalau misalkan Burhan Abdurahman memiliki penentuan di PKP Indonesia, apa yang terjadi ?,” tanya Sarman sembari mengatakan, kesimpulan dari itu hanya terfokus pada pembatalan saja. Tanggal pembatalan yang dilakukan itu juga seakan dibuat-buat. “Kalau pembatalannya tanggal 5 Januari, kenapa tidak ada pemberitahuan dan pencegahan pada pendaftaran tanggal 8 Januari 2018 di KPU,” tanya Sarman lagi.  

kata dia, gugatan yang layangkan kepada Bawaslu itu tidak bermaksud untuk menjegal paslon lain, akan tetapi hanya memastikan dan menentukan keberadaan dan keadilan hukum. Dampak putusan yang merugikan orang lain tersebut adalah persaolan hukum, bukan keinginan pihaknya. “Kami datang di Bawaslu untuk mencari keadilan karena kehendak undang-undang, bukan kehendak ataupun kepentingan personal,” ucapnya. (emis/red).
Komentar

Berita Terkini