|

BKN Manado Nilai Usulan Plt Gubernur Malut Langgar Aturan

Plt Gubernur Malut, M Natsir Thaib


SOFIFI,BRN – Diduga rolling jabatan eselon II dan III yang di usulkan Pelaksana Tugas (Plt) ke Kementerian Dalam Nergeri (Kemendagri) bernuansa politis, hal itu dibuktikan dengan usulan sejumlah nama yang sudah bertahun-tahun tidak masuk kantor.

Nama-nama yang disulkan untuk memasuki jabatan eselon II dilingkup Pemrintah Provinsi Malut yakni, Arsad Sardan mantan Kepala Dinas Kehutanan ini  diusulkan menggantikan Imam Makdhy Hassan yang saat ini menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan  Yance JR.  Pattiwael diusulkan menggantikan M. Sukur Lila yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kehutanan, sedangkan Imran Halil mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan diusulkan menggantikan Kepala Bappeda Syamsuddin Banyo, Abuhari Hamzah, diusulkan menggantikan M. Buyung yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, serta  Nurlaila Armaiyn diusulkan menggantikan Syamsudin Abdul Kader sebagai Kadis Pariwisata Pemprov Malut.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Kantor Regional IX BKN Manado English Nainggolan kepada reporter brindonews.com via WhatsApp, Sabtu (3/2/2018  mengatakan,  nama-nama tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang ada sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurutnya, mantan pejabat atau namanya PNS yang sudah bertahun-tahun tidak berkantor harus diberikan sanksi pemecatan. Sebab mereka-tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang baik.” Kalau ada mantan pejabat sudah bertahun-tahun tidak berkantor, harusnya sudah diberhentikan sebagai PNS. Itu tugasnya gubernur definitif.  Atasannya di SKPD harus bertanggung jawab, Pns digaji karena bekerja, kalau tidak bekerja tidak digaji. Gaji adalah balas jasa atas prestasi kerja.

Kata dia, bagi PNS yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.“  PNS yang tidak masuk kerja 1-15 hari akan dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, antara lain teguran tertulis dan lisan. Bagi PNS yang tidak masuk selama 16-30 hari akan dikenakan sanksi sedang, seperti, penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Kemudian, sementara PNS tidak masuk 31-46 hari atau lebih akan di sanksi berat, yakni berupa penurunan pangkat dan jabatan sampai dengan pemberhentian tidak hormat,” ujarnya.

Berdasarkan surat usulan Plt wakil gubernur kepada Mendagri 821.22/149/WG pada tanggal 19 Februari 2018 yang diurus oleh Sekretaris BKD Provinsi Maluku Utara Jamdi Tomagola melalui Dirjen Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri. (emis/red)

Komentar

Berita Terkini