|

Basri Salama Nilai Jumlah PTT BPKPAD Malut Harus Diaudit Kebenaranya


Anggota DPD-RI Dapil Maluku Utara, Basri Salama

SOFIFI-BRN, Membuludaknya jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara  diduga fiktif. Ungkap Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Basri Salama kepada reporter Brindonews.com via WhatsApp Selasa (13/3/2018).
Menurutnya, jumlah 200 lebih PTT yang tercantum di dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 menandakan bahwa badan keuangan diduga memanipulasi demi meraup keuntungan.” Ini jelas tidak rasional, jika menilai fakta keseharian pemprov selama berkantor di Sofifi, angka ini cukup fantastic.

Kata dia, diduga ada kejanggalan yang patut diselediki, sebab dengan jumlah yang banyak itu sudah pasti beban anggaran juga cukup besar. Lalu pertanyaannya, apa benar jumlah pegawai tidak tetap di pemrov sebanyak itu, sementara kantor setiap hari sepi pegawai.

Dokumen APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2017
Patut diduga pegawai tidak tetap sebagian adalah fiktif. DPRD harus menguji kebenaran data yg di ajukan oleh eksekutif, sehingga pertanggujawabannya jelas, jumlah pegawai tidak tetap itu diperuntukan untuk apa, dimana saja mereka berkantor, bila perlu dihadirkan secara fisik. Bayangkan saja dari total ptt di badan keuangan itu mendapatkan upah kerja secara bervariasi, dimana ptt yang bekerja di badan keuangan mendapatkan gaji per bulan senilai Rp 2.500.000 sementara ptt di UPTD dihadiahi dengan upah kerja senilai Rp 1,500.000 per orang setiap bulan. Total anggaran untuk pembayaran 2000 lebih ptt di badan keuangan mencapai Rp 5 miliar, yang dinggarkan setiap tahun.  

Hal ini dimaksudkan agar penggunaan uang rakyat tidak haruslah sesuai dengan data yang benar Pertanyaannya ptt yang mana, dimana mereka berada, siapa-siap saja nama mereka, ini yang selama ini tidak jelas. “ Saya menduga seperti itu, karena faktanya semua perkantoran di Sofifi sepi. (tim/Brn)
Komentar

Berita Terkini