|

Tak Digubris Bawaslu, MK-Majhu Layangkan Kasasi Ke PTTUN

Foto: Calon Gubernur Malut, Muhammad Kasuba 
TERNATE, BRINDOnews.comMeski tahapan proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon (paslon) sudah usai, nampaknya kondisi itu belum bisa membuat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara tidur nyenyak. Menyusul gugatan yang dilayangkan paslon cagub dan cawagub, Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin serta paslon Muhammad Kasuba-Abdul Madjid Husen.

Kendati demikian, Komisioner KPU Malut rupanya tak gentar atas dua gugatan sengketa pemilu yang sodorkan. Meski gugatan paslon Muhammad Kasuba-Abdul Madjid Husen (MK-Majhu) itu tak digubris atau dikembalikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena tidak memenuhi syarat materil dan formil tak membuat paslon MK-Majhu berdiam diri.  


Merespon hal tersebut, pasangan calon gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba menegaskan akan melakukan kasasi ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait perihal yang dimaksud.

“ Saya kira kami mengikuti seluruh level dan tahapan proses hukum, kalau dilevel tertentu terjadi putusan dan sepanjang itu masih ada peluang ke level yang lain atau bahkan lembaga yang lain, kami melanjutkan untuk memastikan pilkada kali tidak cacat baik itu hukum maupun kepercayaan public,” ujarnya usai mengukuhkan pemuda pemenang MK-Majhu di Posko utama Kelurahan Batu Anteru Kota Ternate Tengah, Jumat (23/2/2028).

Sepanjang putusan penyelenggara masih menyisahkan keragu-raguan, seluruh proses pelaksanaan pesta demokrasi ini berimbas tidak hanya pada paslon saja, akan tetapi berimbas juga pada masyarakat. “ Kalau masyarakat sendiri sudah kehabisan kepercayaannya kualitas daripada demokrasi kita dipastikan juga akan catat,” ucapnya.

Menurutnya, apakah itu ada legal standing atau tidak, mestinya Bawaslu melakukan sidang dan memutuskan putusan sebelum mengembalikan dokumen gugatan. Agar Bawaslu tidak terkesan serta merta memutuskan tanpa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. “ Kami tegaskan, ini untuk memastikan tegaknya sistem setiap perhelatan demokrasi itu penting. Kalau tidak dibenahi dari sekarang,  kapan lagi, kami juga melengkapi apa yang menjadi persyaratan gugatan,” cetusnya.

Kata dia, saat ini tim hukum paslon MK-Majhu sudah menelaah seluruh dokumen gugatan. Dari hasil itu kemudian dijadikan acuan dalam melakukan kasasi PTTUN atau tidak. “Langkah selanjut ke PTTUN dan kita sudah sampaikan itu,” tandasnya. (emis/red).

Komentar

Berita Terkini