|

Surat Edaran dan Netralitas ASN


Dr. King Faisal
Penulis : Akademisi, Legal Consultan, Direktur Legal Empowerment and Democracy Indonesia





Sarat Ambiguitas

Akan ada 171 Daerah yang menggelar Pilkada serentak pada  27 Juni 2018, terdiri dari 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Dari hasil pencocokan dan penelitian (Coklit sementara) oleh KPU di beberapa wilayah, tidak sedikit terjadi trend penurunan angka DPT ketimbang tahun 2015.

Trend menurunnya angka DPT, sudah pasti berdampak pada minimnya tingkat patisipasi pemilih. Ditengah upaya untuk mendongkrak angka partisipasi Pemilu, muncul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi 2017, ikhwal Netralitas/larangan Aparatur Sipil Negara/PNS untuk tidak terlibat dalam peta politik praktis dalam event Pilkada se Indonesia.

Ironisnya, konstruksi SE No.71/2007 oleh MANPAN dan RB cenderung bersifat mengatur (regeling) layaknya norma hukum seperti dalam UU P3 (UU 12/2011. Apabila ditelisik, PP 53/2010 ikhwal Disiplin PNS tidak ada klausul larangan macam-macam sebagaimana bunyi SE MANPAN dan RB a quo.

 Di sisi lain, PP 42/2004 ttg Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang menjadi rujukan dibalik keluarnya SE MANPAN dan RB ini, justru hanya menekankan larangan PNS untuk lakukan perbuatan yang mengarah pada kebeprihakan salah satu Calon (Bukan Bakal Calon-harus dibedakan) atau terlibat aktif dalam politik praktis/menjadi anggota Parpol.

Men PAN & RB justru bertindak melampaui kewenangannya sebagai seorang Menteri dengan menafsirkan secara luas semisal PNS dilarang like sang kandidat, aktif di medsos/FB/twitter/instagram memberi pendapat/argumen atas visi/misi seorang calon/jejak rekam seorang kandidat. PNS/ASN adalah warga negara biasa yang memiliki hak-hak asasi politik yakni kebebebasan menyampaikan pendapat, pikiran sebagaiman dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan kategori prinsip HAM “Non Derogible Rights” yang tidak bisa diganggu gugat.

Diskresi Inkonstitusional

SE hanyalah “Tata Naskah Dinas” atau sejenis MEMO, dll seperti ditegaskan Permen PAN No/22/2008 Jo Permendagri No. 55/2010. Kedua regulasi ini pada intinya menegaskan, SE merupakan bentuk “Naskah Dinas” yang berisi atau memuat pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Perspektif contradictio in terminis, SE tetap legal, asalkan tidak menimbulkan ambiguitas hukum dan tidak mereduksi makna sebuah norma hukum yang lebih tinggi apalagi perintah konstitusi (UUD 1945). Selama ini, SE cenderung digolongkan dalam quasi peraturan atau peraturan kebijaksanaan (beleidsregels) dan bagian dari tindakan diskresi atau penggunaan prinsip ‘freis ermessen’.
  
Kalaupun SE dianggap diskresi, tetap ada aturan mainnya. UU 30/2014 (Administrasi Pemerintahan) mendefenisikan diskresi sebagai bentuk keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diskresi dianggap konstitusional jika untuk: (a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (b) mengisi kekosongan hukum; (c) memberikan kepastian hukum; dan (d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi juga harus:(a) sesuai dengan tujuan dan tidak kontras dengan Per-Uuan, AAUPB/good governance; (c)mengandung alasan-alasan yang objektif dan; (d) tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan dan harus dilakukan dengan itikad baik.

ASN jelas memiliki hak politik untuk memilih, berbeda dengan TNI/Polri yang oleh UU tegas dilarang. Bagaimana menghasilkan pemimpin yang berintegritas,kapabel atau the right man on the right place, jika memberikan pendapat, komentar/like atas kapasitas atau trackrecord seorang Figur/Calon Pemimpin kita saja sudah dilarang padahal masih berstatus Bakal Calon atau belum sebagai Calon dan masuk fase kampanye.

ASN/PNS bukanlah tahanan politik kelas berat, yang berdasarkan putusan pengadilan (incraht), hak-hak politiknya dicabut seumur hidup.

Seorang mantan terpidana kelas berat sekalipun,masih bisa mencalonkan diri sebagai seorang kandidat kepala daerah/wakil rakyat asalkan memberikan surat pengakuan terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Jangan sampai, terjadi revisi Surat Edaran Menteri, dimana “Mimpi bertemu dengan kandidat-pun dilarang; atau ASN dilarang bersalaman ketika bertemu di Pasar atau Mesjid”. Inikah yang disebut alam demokrasi Indonesia pasca reformasi ataukah demo-crazy ??.
apakah demokrasi otoriter dan sentralisitik masa masih mewarnai sistem kekuasaan saat ini ?. Oh..alangkah astaganya wajah rezim yang berkuasa saat ini”.



Komentar

Berita Terkini