|

Panwas Morotai: Anggota DPRD Tak Kantongi Surat Cuti Bakal Dibubarkan Saat Berkampanye


             


MOROTAI-BRINDOnews - Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Pulau Morotai menghimbau seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyodorkan surat cuti sebelum mengikuti kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur mengingat saat ini kampanye sudah mulai jalan.

"Bagi anggota DPRD sebagai partai pengusung yang melibatkan diri mengikuti kampanye harus ada surat cuti dan surat cuti disodorkan ke Panwas sebelum libatkan diri dalam kampanye. Jika tidak memiliki surat cuti saat kampanye dan mengikuti kampanye kami akan bubarkan anggota DPRD terlibat kampanye tersebut, "tegas Ketua Panwas Morotai, Murjat Hi Untung diruang kerjanya, Senin (26/2/2018).

Murjat menjelaskan, pembubaran anggota DPRD yang tidak mengantungi surat cuti diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati. "Jadi pembubaran anggota DPRD yang  mengikuti kampanye tidak mengantongi surat cuti diatur dalam pasal 63 PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Di dalam isyarat pasal yang disebut sudah tertulis jelas, bahwa bagi anggota DPRD tidak miliki surat cuti dapat dibubarkan Panwas saat menggelar kampanye, "cetus Murjat.

Surat cuti yang dimaksud, kata Murjat berlaku untuk satu kali kampanye, bagi anggota DPRD yang berkeinginan mengikuti kampanye selanjutnya harus mengurus kembali surat cuti dan kembali disodorkan ke pihak Panwas yang berwewenang mengawasi jalannya kampanye. 

Selain anggota DPRD, Murjat juga meminta kepada ketua tim sukses (Penghubung) pasangan calon. Jika terjadi perubahan lokasi kampanye segera dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panwas. Hal dilakukan agar Panwas mengetahui lokasi kampanye yang telah dipindahkan, sekaligus untuk mempermuda pihak Panwas untuk melakukan pengawasan.

Sementara, lanjut Murjat bagi Kepala Daerah yang melibatkan diri dalam berkampanye, tiga hari sebelum kampanye digelar harus menyodorkan surat cuti ke Panwas, jika ini tidak dilakukan, maka bakal ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Terutama bagi PNS, Kades dan perangkatnya, kami sudah lakukan sosialisasi mengenai larangan terlibat politik praktis, jika ditemukan PNS, Kades dan Perangkat terlibat politik praktis, kami pastikan akan ditindak tegas, "terang Murjat. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini