|

Meskipun Ijin TKD Guru di Morotai Tetap Dipangkas





MOROTAI, BRINDOnews.com - Sejumlah guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) keluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai yang memangkas tunjangan kerja daerah (TKD) setiap bulan berjalan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya berlaku bagi guru yang bersetatus sebagai PNS. Namun, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh PNS lingkup Pemkab Pulau Morotai dan mulai berlakukan Januari 2018 bagi PNS tidak berkantor sehari, maka TKD bakal dipotong sebesar Rp 53 ribu.

"Kami bingung dengan pemotongan TKD yang dilakukan Disdikbud, meski di absen sakit dan izin TKD tetap dipotong, kan setau kami TKD yang dipotong itu bagi yang alpa, "kesal salah satu guru kepada koran ini menolak namanya dikorankan, Rabu (21/2/2018).

Menurutnya, pemotongan TKD  yang dilakukan Pemkab tidak adil, sebab tidak hanya guru alpa yang TKDnya dipotong melainkan, guru meminta izin, bahkan sakit sekalipun TKDnya ikut dipotong. "Masa orang sakit dipaksa untuk bekerja, Disdikbud harus berubah kebijakan memotongan TKD, bagi yang sakit dan izin TKDnya jangan dipotong, "cetusnya.

Terpisah, Kadisdikbud Pulau Morotai, F Revi Dara saat dikonfirmasi mengungkapkan pemangkasan TKD terhadap para guru dilakukan sesuai dengan bukti absen yang ada. "Pemotongan TKD berdasarkan absen dari Kepsek dimana guru yang bersangkutan mengabdi, jadi bukan kami potong TKD guru itu berdasarkan atas dasar suka atau tidak suka, "cetusnya.

Terkait dengan keluhan guru yang mengeluh karena sakit maupun izin tapi TKDnya tetap dipotong, dia mengaku para guru hanya mengada-mengada agar TKDnya tidak dipotong. "Jika sakit harus ada surat keterangan dari dokter, kami pastikan jika surat keterangan dokter ada, maka TKDnya tidak akan dipotong, tapi jika tidak ada surat keterangan dokter kami pastikan TKDnya akan dipotong, "tegasnya.  (Fix/red)


Komentar

Berita Terkini