|

KPUD Malut Loloskan AGK-YA Sebegai Peserta Pemilu

Keterangan Gambar: Foto suasana sidang gugatan sengketa Kamis 22/2/2018 di kantor Baswlu Malut


TERNATE, Brindonews.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara kembali melakukan sidang lanjutan musyawarah sengketa pilkada terkait putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan paslon KH. Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) sebagai peserta pemuli tahun 2018.

Sidang sengketa dengan agenda pembacaan jawaban termohon (KPU) atas pokok permohonan pemohon (Tim Hukum Bur-Jadi) dipimpin anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Aslan Hasan, selaku Ketua Majelis Hakim, Hj. Masita Nawawi Gani dan Muksin Amrin selaku hakim anggota.

Komisioner KPU Malut, Kasman Tan usai menjalani sidang mengatakan, inti dari sidang tersebut adalah menjawab tuduhan pemohon yang berkaitan dengan pokok perkara pencalonan paslon AGK-YA pada 10 Januari 2018 kemarin. “ Dan pastinya KPU menelah aturan dengan hati-hati untuk membuat keputusan, cetusnya kepada wartawan dihalaman kantor Bawaslu, Kamis (22/2/2018).

Secara keabsahan hukum, keputusan KPU meloloskan paslon AGK-YA sudah memenuhi syarat administrasi. Dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 dijelaskan, ketika ada keraguan fakta yang terjadi saat proses atau tahapan pendaftaran paslon terkait dengan suatu putusan. Jalur klarifikasi sebelum pengambilan keputusan, KPU sebelumnya sudah berkoordinasi dengan KPU RI tentang keabsahan rekomendasi PKPI.

“ Waktu pendaftaran AGK-YA kita melihat fakta hukum, dan berkoordinasi dengan KPU RI sebelum memutuskan karena ada rujukan aturan yang mengatur. KPU dengan hati-hati melakukan putusan jalannya klarifikasi ke DPN PKPI dan fakta yang ditemukan B1 KWK yang di berikan sebelumnya kepada paslon Bur-Jadi telah dibatalkan pada tanggal  5 Januari 2018,” jelasnya

Kata dia, ketika dilakukan klarifikasi ke KPU RI itu dihadiri Sekjen PKPI  maupun pegurus inti termasuk Lawyers dan dibuatkan berita acara. “ Ada berita acara yang kita buat,” cetusnya.

Adanya acuan itu KPU yakin apa yang diputuskan meloloskan paslon AGK-YA saat pendaftaran sudah sesuai mekanisme dan tidak keluar dari garis kewajaran seperti apa yang dimaksud dalam tuduhan paslon Bur-Jadi. “ Kami perbuat merujuk pada ketentuan aturan yang ada,” ungkapnya

Lebih dia menjelaskan, ketentuan pasal 6 sebagimana dipersoalkan tim paslon Bur-Jadi tidak bisa diartikan dalam ketegori “lalai”. Intinya adalah jika partai politik mengalihakan dukungan kepada paslon lain harus dibarengi dengan surat pembatalan. “ Yang di maksud pemohon  itu mengartikan sejak pendaftaran. Pengertian kita, jika pencabutan setelah tanggal 8 atau usai pendaftaran berarti tidak boleh, tetapi pencabutan dan pembatalan itu sebelum tanggal 8 Januari 2018. Secara administrasi  pendaftaran paslon AGK-YA dibuktikan dengan hal itu, dan faktanya pencabutan terjadi pada tanggal 5 Januari 2018 sebelum pensafataran yang dilakukan paslon Bur-Jadi,” urai Kasman.

Sementara itu, tim kuasa hukum paslon Bur-Jadi, Sarman Saroden menyatakan,  jawaban yang disampaikan KPU merupakan jawaban yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya berdasarkan dalil surat rekomendasi B1 KWK yang diganti pada 5 Januari 2018.

“ Seharusnya KPU menggunakan logika ketika surat pembatalan B1 KWK itu diganti. Mestinya KPU juga menyampaikan agar pada saat pendaftaran paslon Bur-Jadi tidak menggunakan lagi B1 KWK PKPI tertanggal 8 Januari. Dengan begiti, secara tidak langsung rekomendasi PKPI yang pakai itu sudah seharusnya di tolak,” ujarnya

Sarman kembali mempertanyakan kebenaran surat pembatalan yanng dilayangkan DPN PKPI terhadap kliennya (Bur-Jadi). “ Kalau memang surat itu benar tanggal 5 Januari, kenapa tidak lagsung disampaikan kepada yang bersangkutan. KPU harusnya memberitahu dan membatalkan B1 KWK saat dipakai Bur-Jadi waktu pendaftaran jika itu sebelumnya sudah ada surat pembatalan. KPU tidak mengambil langkah ini, ada apa sebenarnya, ada apa KPU dengan kandidat AGK-YA, kami tidak mempersoalkan  paslon AGK-YA, namun kami mempersoalkan terkait hak dan aturan sebagaiman sesuai PKPU tahun 2017,” tanya Sarman.

Kata dia, apabila pihaknya mengalami kekalahan dalam gugatan ini, dirinya tak segan-segan membawa sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dan Mahkama Agung (MA). “ Kami mencari keadilan, itu sebabnya jika kami kala dalam sengketa ini akan dibawa ke PTUN bahkan sampai ke Mahkamah Agung sekalipun,” pungkasnya. (emis/red).
Komentar

Berita Terkini