|

KPU Malut Siap Hadapi Gugatan Paslon Bur-Jadi



Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Sahrani Somadayo





SOFIFI, BRINDOnews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara nampaknya tak gentar dengan upaya hukum atau gugatan sengketa pemilu yang dilakukan tim pemenang paslon gubernur dan wakil gubernur, Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin (Bur-jadi). Buktinya, Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo menyarankan kepada tim pemenang paslon Bur-Jadi segera melaporkan ke Bawaslu jika ada sengketa.

Syahrani menegaskan pada pihak yang tidak puas atas keputusan KPU yang meloloskan paslon Abdul Gani Kasuba, Lc dan M. Al Yasin Ali. Gugatan dapat dilakukan asalkan tidak keluar dari garis kewajaran atau sesuai dengan mekanisme sebagimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Ada jalurnya, yaitu pihak yang merasa tidak puas bisa melaporkan ke Bawaslu, karena teknisnya ada pada mereka,” tandas Syahrani usai rapat pleno penetapan paslon, Senin (12/2/2018).

Menurutnya, alasan KPU yang meloloskan paslon AGK-YA dikarenakan paslon tersebut melengkapi syarat yang disyaratkan KPU yakni syarat calon dan syarat pencalonan. Atas pertimbangan itu, KPU menetapkan AGK-YA sebagai peserta pemilihan pilgub. Artinya, keputusan KPU atas perihal sebagaimana dimaksudkan tim pemenan Bur-Jadi telah diperkuat dengan surat keputusan (SK) nomor 11/PL.03.3-KPT/82/PROV/II/2018. “Kalau ada upaya itu lebih bagus untuk memastikan kepastian hukum,” cetusnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin menjelaskan, berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang sengketa antara paslon dan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Bawaslu secara terbuka menerima permohonan gugatan sengketa bilamana diajukan paslon yang merasa dirugikan.

“Jadi misalnya, ada yang merasa dirugikan atas keputusan KPU, Bawaslu menerima hal yang dimaksud,” ujar Muksin usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan calon di kantor KPU Provinsi.

Kata dia, pihak yang dirugikan boleh mengajukan gugatan sejak setelah tiga (3) hari penetapan paslon. Artinya gugatan itu dihitung sejak tanggal penetapan paslon. “ Gugatannya dihitung sejak 12 Februari (hari ini) dan batas waktu pemasukannya tanggal 14 Februari 2018,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu terlebih dulu memeriksa isi permohonan gugatan sengketa yang diajukan baik secara materil dan formil. Sehingga permohonan yang dimaksud harus benar-benar dipastikan ada persetujuan paslon yang merasa dirugikan, dan bukan atas kemauan partai politik semata tanpa sepengetahuan paslon . “Kalaupun ada silahkan laporkan, asalkan ada persetujuan dan mandat paslon untuk memberikan kepada orang yang dimaksud untuk melakukan gugatan,” teranganya (emis/red)



Komentar

Berita Terkini