|

KPU: Batas Maksimal Dana Kampanye Per Paslon Senilai Rp 85 Miliar

Ketua KPU Malut, Sahrani Somadayo 




TERNATE, BRINDOnews.com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Provinsi Maluku Utara menetapkan batas maksimal dana kampanye untuk masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Malut senilai Rp. 85 miliar.

"penetapan maksimal dana kampanye setiap paslon itu tidak boleh lebih dari Rp. 85 miliar," jelas Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo saat ditemuai usai rapat sosialisasi dana kampaye di ruang kerjanya, Senin (5/2/2018) sembari mengakatan KPU siap melakukan audit jika proses realiasasinya tidak sesuai dengan ketentuan.

Kata dia, awalnya KPU menawarkan batas maksimal dana kampanye senilai Rp. 75 miliar. Akan tetapi ada beberapa tambahan termasuk penambahan alat praga kampanye (APK) dari 150 persen dana kampanye di tiap-tiap paslon.

"Draf sebelumnya Rp. 75 miliar. Namun, para paslon menganggap itu kurang dan meminta tambahan Rp. 2 miliar per Kabupaten/Kota dengan pertimbangan kondisi geografi," ucap Syahrani.

Alasan perubahan draf batas maksimal dana kampanye tersebut sudah disepakati dalam rapat umum bersama bendahara setiap partai politik (parpol) dan pertemuan terbatas. Penambahan penetapan batas maksimal dana kampanye itu karena ada beberapa tambahan kelengkapan kampanye yang harus dicetak paslon salah satunya alat praga kampanye (APK).

"Memang draf yang kita susun sebelumnya Rp. 75 miliar per paslon. Namun ada beberapa tambahan dari 150 persen dana kampanye termasuk APK," tuturnya.

Menurutnya, ketetapan Rp. 75 miliar sebagai batas maksimal dana kampanye tersebut dengan rincian Rp. 1 miliar per Kabupaten/Kota. Sehingga jika dikalikan dengan sepuluh Kabupaten/Kota, operasional yang dibutuhkan setiap paslon kurang lebih Rp. 10 miliar. Akan tetapi angka fantastis itu dianggap masih kurang dari masing-masing paslon.

"Dari operasional itu jika kalkulasikan kurang lebih Rp. 75 miliar, namun bagi paslon menganggap operasional itu masih kurang dan meminta dinaikkan menjadi Rp. 2 miliar per Kabupaten/Kota dengan pertimbangan pertimbangan kondisi geografi kab/kota," urai Syahrani.

Ia juga meminta kepada setiap paslon paling lambat 18 Februari 2018 laporan dana kampanye sudah harus dimasukkan ke KPU yang mana sudah disepakati. Sehingga penggunaan dana kampanye tidak keluar dari garis kewajaran. Artinya, penggunaan dana kampanye tidak bisa lebih dana yang sudah sepakati.

Kata Sahrany, KPU juga akan mengaudit dana kampanye setiap paslon cagub dan cawagub dengan mendatangkan auditor yang bertugas meneliti tingkat kewajaran penyaluran dana kampanye yang sudah ditetapkan. Jika dalam laporan dana kampanye tersebut ada yang melebihi dana yang telah ditetapkan maka pasangan calon kepala daerah bisa dikenakan sanksi serta didiskualifikasi.

"Jika laporan dana kampanye di bawah standar yang telah ditetapkan KPU itu tidak ada masalah. Selagi itu diinilai masih dalam tingkat kewajaran," katanya. (emis/red)


Komentar

Berita Terkini