|

Komisi II Deprov Desak BPK dan Inspektorat Segera Audit Biaya Sewa Kantor Milik BPKPAD Malut


Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Rais Marsaoly 

SOFIFI,BRINDOnews.com – Anggaran belanja sewa gedung perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) di Ternate bisa dibilang cukup fantastik. Dimana empat gedung yang disewa di Kota Ternate untuk proses perkantoran dengan angka yang berfariasi.

Belanja sewa gedung untuk perkantoran Bidang Akuntansi dan pembukuan senilai Rp 100. Juta pertahun, belanja sewa gedung perkantoran Bidang Asset  senilai Rp 100 Juta. Belanja Sewa gedung kantor pendapatan, retrebusi dan perimbangan senilai Rp 250 juta per tahun dan belanja sewa gedung kantor 150 juta.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Rais Marsaoly  kepada reporter Brindonews.com via WhatsApp Selasa (13/2/2018) mengatakan, Inspektorat segera mengaudit anggaran di BPKPAD untuk mengetahui dana yang dialokasikan untuk nelanja sewa perkatoran itu rasional atau tidak.

Kata dia, anggaran sebesar itu perlu ada rasionalisasi dari Badan Keuangan Provinsi Malut sehingga tidak ada indikasi penylagunaan disaat Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan pemprov.

Bukanya hanya itu, tetapi masih banyak permasalahan belanja perkantoran yang harus diselsaikan. “ Ini kesalahan pemerov yang tidak peka terhadap keuangan” ungkpanya. (ces)

Komentar

Berita Terkini