|

Kepimimpinan Ike Masita, Tidak Diakui DPC Hanura Halsel

Sekretaris DPC Hanura Halsel, Usman Hamza

LABUHA, BRINDOnews.com – Konflik internal Partai Hati Nurari Rakyat (Hanura) hingga kini belum juga usai. Buktinya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Halmahera Selatan rupanya tak menerima hasil munaslub II partai Hanura yang mengangkat Ike Masita Tunas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Sebelumnya, pemecatan Basri Salama sebagai ketua DPD Hanura tertuang dalam surat keputusan (SK) DPP dengan nomor: SKEP/014/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018.

Sekretaris DPC Hanura Halsel, Usman Hamza menegaskan, kepemimpian Ike Masita sebagai ketua DPD secara aturan tidak diakui dan tidak dilengkapi surat Kemenkumham.   Artinya, hasil munaslub II yang menetapkan Masrya (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum DPP dan menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO) sesungguhnya tidak berasas pada mekanisme dan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Kami tetap patuh pada partai yang diakui negara yakni Oesman Sapta, dan tetap mendukung paslon Bur- Jadi,” tegas Usman saat ditemui wartawan di Caffe Marimoi Tomori, Senin (19/2/2018).

Kata Usman, verifikasi dan pencabutan nomor urut paslon membuktikan eksistensi OSO masih diakui sebagai kepemimpinannya di partai Hanura. Selaku peserta pemilu, dirinya mengimbau kepada kepengerusan Ike Masita dan jajanrannya untuk bergabung ke kepengerusan OSO guna bersama-sama membesarkan partai Hanura. “Saya mengajak kepemimpinan ibu Ike untuk kembali ke jalan  yang benar, sebab jalan yang dilalui saat ini sesat,” katanya

Menurutnya, surat keputusan (SK) DPP partai Hanura yang dikeluarkan pada 14 Februari 2018 dengan nonnor SKEP/034/DPP/HANURA/II/2018  merupakan dukungan yang serimonial semata, dan bukan merupakan dukungan sebenarnya sebagaimana diamanatkan DPP untuk mengalihkan dukungan terhadap paslon KH. Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali  (AGK-YA).

“Pengalihan dukungan terhadap AGK-YA dari dukungan sebelumnya Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) tidak sesuai dengan amanat DPP,” tuturnya. (echa'L/red)

Komentar

Berita Terkini