|

Keluarkan Surat Sakti, Imran Yakub Gugurkan SK Gubernur

Dua Suta Yang Berbeda





TERNATE,BRINDOnews.com – Tindakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara Imran Yakub, rupanya sengaja melecehkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut Nomor : 821.2/KEP-TPK/39/2016 Tentang Pengukuhan Jabatan Kepala SMA/SMK dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dimana kadis Dikbud kembali mengeluarkan surat tugas baru

Imran diduga berupaya menggugurkan SK Gubernur Nomor : 821.2/KEP-TPK/39/2016 Tentang Pengukuhan Jabatan Kepala SMA/SMK dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Malut hanya dengan dasar surat tugas yang dibuatnya sebagai kepala Dikbud Malut.

Imbasnya, Kepala SMK Negeri 3 Kota Ternate Naila Ibrahim menjadi korban 'surat sakti' buatan Imran ini dengan nomor : 800/32/2018 Tertanggal 5 Februari 2018. Naila dimutasikan menjadi pengawas di Dikbud Malut, dan digantikan dengan Nurjana Tahir Yunus yang sebelumnya adalah guru SMA Negeri 1 Kota Ternate.

Naila kepada wartawan mengatakan, dirinya bahkan tak tahu alasan digeser dari jabatan kepsek. Meski begitu, dia mengungkapkan pada Januari 2018 lalu sempat diminta untuk menerima 4 guru honorer yang ditempatkan oleh Imran Yakub di sekolahnya.

Penempatan guru honorer dengan selembar memo dari Imran itu ditolak Naila. Alasannya, SMK Negeri 3 Kota Ternate telah kelebihan guru. Selain itu, 4 guru honor tersebut tidak memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan sekolah tersebut.

Ironisnya, Naila pun mengaku setelah itu dirinya pernah dihubungi oleh salah seorang penelepon yang mengaku sebagai tim sukses calon Gubernur Abdul Gani Kasuba, yang memaksa untuk menerima keempat guru honorer tersebut. 

"Saya dipaksa oleh tim sukses karena dengan sikap saya. Orang itu juga bilang saya tidak mengamankan kebijakan atasan, seperti apa tanya saya dia bilang itu ibu tidak terima guru-guru honor," ungkap Naila, Rabu (21/02/2018).

Walau begitu, Naila menyebutkan dirinya tak menyangka jika karena persoalan tersebut dirinya malah didepak dari jabatan kepsek. "Saya berfikir bahwa kira-kira apa kesalahan saya, karena saya tahu kebijakan yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan aturan. Makanya saya menolak menandatangani berita acara serah terima pergantian ini, karena saya dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur, kenapa saya digeser dengan surat tugas," tegasnya.
 
Ia pun berharap agar masalah ini diketahui oleh Plt. Gubernur Malut M. Natsir Thaib. Sebab, dirinya dicopot dari jabatan kepsek disaat jelang persiapan ujian nasional yang tinggal menunggu waktu sekitar dua minggu ini dilaksanakan di sekolah.

"Sementara ini dalam dua minggu kedepan kita sudah menghadapi ujian nasional, kesiapan kita menyambut ujian nasional ini jangan lagi dimasuki dengan hal-hal yang mengganggu kesiapan ujian nasional," tandasnya.(ces/red)
Komentar

Berita Terkini