|

Jelang Pleno Paslon, Tim Bur-Jadi Ajukan Keberatan Ke KPUD




TERNATE, BRINDOnews.com - Menjelang pleno penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, polemik rekomendasi ganda Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terus berjalan.

Kondisi ini mencuat setelah tim penemang pasangan calon (paslon) Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) merasa dirugikan atas rekomendasi PKPI sebelumnya. Keberatan tersebut disampaikan wakil ketua tim kampanye Bur-Jadi, Fachri Sangadji melalui surat permintaan klarifikasi dan keberatan yang dilayangkan pada 9 Februari 2018, dan ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dengan nomor: 11/TIM-KAM BUR-JADI/Prov MU/II/2018.

Terkait hal tersebut, Ketua KPU Malut, Syahrani Sumadayo ketika ditemui diruang kerjanya membenarkan adanya surat permintaan klarifikasi dan keberatan yang diajukan tim pemenang Bur-Jadi.

“Iya, ada surat yang keberatan dari tim pemenang Bur-Jadi, cuma saya belum disposisi surat itu,” ucap Syahrani seraya mengaku surat keberatan tersebut sudah diterima dan berada diatas meja kerjanya. “Saya juga dapat informasi terkait hal itu dan suratnya sudah ada di meja saya, cuma belum dibaca isi suratnya,” akunya.

Kata dia, lolos atau tidaknya paslon tersebut tergantung pada hasil pleno yang dilaksanakan 12 Februari 2018 nanti. Ketidak puasan atas keputusan yang nantinya disampaikan, ada jalur atau upaya-upaya hukum yang harus ditempuh asalkan tidak keluar dari mekanisme dan perundang-undangan.

“ Tidak apa-apa kalau memang ada upaya hukum, malah itu lebih bagus, supaya ada kepastian hukumnya,” ujarnya

Dirinya juga mengaku, apapun yang di putuskan nanti sudah tentu membuat semua pihak tidak menerima begitu saja. Itu sebabnya, KPU masih mempertimbangkan isi surat keberatan yang dilayangkan tim pemenang paslon Bur-Jadi, sehingga pada saat pleno nanti tidak merugikan pihak lain.

“Upaya hukumnya tidak bisa lewat dari 3 hari, karena diaturan itu 3 hari setelah pleno baru bisa dilakukan, namun soal teknisnya ada di Bawaslu bukan di KPU,” tuturnya.

Disinggung soal surat pembatalan PKPI apakah sebelumnya diserahkan ke KPU atau tidak, Syahrani mengaku, surat pembatalan rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPN) PKPI sebelumnya tidak diberikan pemberitahuan ke KPU sebelum paslon Bur-Jadi mendadaftarkan diri sebagai cagub dan cawagub pada 8 Januari lalu. Artinya, surat pembatalan tersebut diketahui setelah bakal pasangan calon Abdul Gani Kasuba dan M. Al Ali Yasin mendaftarkan diri kepada KPU.

“Sebelumnya kita tidak terima surat pembatalan itu, kita tahu pada saat AGK mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur,” terangnya. (emis/red).

Komentar

Berita Terkini