|

Bawaslu Malut Ajak Masyarakat Perangi Politik Uang dan Sara

Foto Saat Pembacaan Naskah Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang 


TERNATE, BRINDOnews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menyatakan komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen itu dinyatakan dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA yang dipusakan di Florida Resto Kelurahan Ngade Ternate Selatan, Rabu (14/2/2018).

Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan, kegiatan deklarasi ini merupakan bentuk sosialisasi guna menjaga kualitas pilkada yang dilaksanakann di 271 daerah seluruh Indonesia. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), ada dua isu yang saat ini bergejolak yakni politik uang dan politisasi SARA. “Dimana dua isu ini merupakan pusat perhatian Bawaslu, sehingga tidak ada lagi catatan buruk kembali terjadi seperti ditahun-tahun sebelumnya,” katanya. 

Menurutnya, sebagaimana hasil lauching Bawaslu RI, Maluku Utara sangat kecil terjadi politisasi sara atau tidak begitu berkaitan, yang ada hanya pada tataran politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Olehnya itu, Bawaslu RI secara serentak menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara di seluruh Indonesia. “Di Maluku Utara, politisasi sara tiddak terlalu berkaitan, isu sara hanya terjadi pada daerah Jawa, Kalimantan dan Sumatera,” tuturnya.  

Kata dia, politik uang tentunya mengurangi nilai demokrasi terutama di Malut. Tujuan kegiatan tersebut adalah menyampaikan kepada public untuk menyikapi politik uang, karena perilaku ini sangat merongrong nilai-nilai demokrasi dalam berpolitik. “Tentu kami berharap pasca deklarasi ini masyarakat bisa memahami, politik uang adalah anti kita bersama,” pungkasnya.

Dirinya juga menambahkan, Bawaslu direncanakan dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi terkait dengan netralisasi ASN yang melibatkan ASN diseluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, Ia juga mengaku, di Maluku Utara tidak terlalu kental dengan politisasi sara akan tetapi pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian guna mengawasi kedua isu yang dianggap urgent tersebut. (emis/red)

Komentar

Berita Terkini