|

Astaga...Pemkab Morotai Diduga Palsukan Dokumen APBD

Rapat Dengar Pendapat 



MOROTAI, BRINDOnews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai diduga kuat memalsukan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2018. Pemalsuan dokumen APBD ini diketahui setelah lembaga DPRD menggelar hearing dengar pendapat dengan Pemkab terkait informasi beredar di media massa yang menyebut adanya APBD siluman di Pemkab Pulau Morotai.
   
Hearing yang berlangsung diruang paripurna DPRD, Kamis (22/2/2018) dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Rasmin Fabanyo dihadiri Ketua DPRD, Fahri Haeruddin, sejumlah anggota DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda), Muhammad M Kharei. Rasmin Fabanyo yang bertindak sebagai pimpinan hearing langsung mempertanyakan sejumlah pergeseran anggaran yang tertuang dalam dokumen APBD dan oknum yang memalsukan tandatangan 20 anggota DPRD termasuk didalamnya terdapat tandatangan ketiga unsur pimpinan DPRD.

"Perlu saya sampaikan, bahwa pada 13 November seluruh anggota DPRD berada diluar daerah. Sementara didalam dokumen APBD terdapat tandatangan 20 anggota DPRD, pertanyaan adalah jika kami masih berada diluar daerah siapa yang mendatangani dokumen APBD tersebut, "tanya Rasmin.

Rasmin menjelaskan, dokumen APBD terindikasi dipalsukan, sebab didalam proses paripurna pengesahan saja terjadi kesalahan, dimana  di tanggal 2 Desember KUAPPS diajukan, sementara di tanggal 24 Desember APBD di paripurnakan, sementara dokumen APBD versi Pemkab telah disahkan tanggal 13 November. 

"Jadi Pemkab telah mendahului paripurna APBD oleh lembaga DPRD, karena APBD disahkan pada 24 November, sementara didalam dokumen APBD versi Pemkab disahkan pada 13 November. " Perlu saya jelaskan, bahwa APBD mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi harus melalui paripurna DPRD, namun saat ini yang terjadi adalah sebelum APBD diparipurnakan sudah disetujui oleh pemerintah Provinsi, ini sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku, "tegasnya.
Ini Bukti Tanda Tangan Pimpinan Dewan Yang Diduga di Rekaya Oleh Pemda 

Persoalan dokumen APBD yang diajukan Pemkab ke Provinsi sebelum diparipurnakan DPRD, lanjut Rasmin telah dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sesuai dengan jawaban dari BPK, bahwa dokumen APBD sebelum diparipurnakan DPRD tidak boleh digunakan. "Anggaran sebesar ini, jika jadi temuan siapa yang bertanggungjawab, "kesalnya.

Mic Bill Abdul Aziz anggota komisi I juga ikut gerah dengan sikap Pemkab yang memalsukan tandatangan 20 anggota DPRD dalam dokumen APBD. Menurutnya, Pemkab telah melecehkan lembaga DPRD sebagai lembaga pengawasan. 

"Lembaga DPRD yang memiliki marwa sebagai lembaga perwakilan rakyat telah dilecehkan baik secara lembaga, partai dan pribadi, pandangan fraksi yang kami kantongi bukan pandangan fraksi yang disampaikan di paripurna, tapi pandangan fraksi di massa Plt bupati, Weni R Paraisu, anehnya didalam fraksi ada tangan kami, ini kan aneh, "imbuhnya.

Senada dikatakan, anggota DPRD lainnya, yakni Eddy Happe, Rusminto Pawane, Marhaban Saffi, Mic Bill Abdu Aziz, Ajudin Tanimbar, Suaib Hi Kamil. Marhaban Saffi dengan tegas menyebut adanya dokumen APBD terselubung digunakan Pemkab saat ini. "Ini harus ditelusuri, "harapnya.

Sementara, Sekda Muhammad M Kharei mengaku tidak mengetahui siapa yang mendatangani dokumen APBD. Namun, kata dia, tidak ada persoalan dalam dokumen APBD, buktinya dokumen APBD yang telah setejui pemerintah propinsi anggarannya saat ini sudah mulai jalan. "Saya tidak tau siapa yang mendatangani dokumen APBD, silahkan ditelusuri agar semuanya jelas, "singkatnya.

Karena hearing tidak mendapat titik temu, hearing lantas ditutup oleh Rasmin Fabanyo. "Kami adakan rapat internal untuk melusuri siapa yang memalsukan tandangan dokumen APBD, nanti dari hasil rapat tersebut baru kami putuskan, apakah persoalan pemalsuan tandatangan dokumen APBD dibawah ke ranah hukum atau tidak, "tutupnya. (Fix/red)

Komentar

Berita Terkini