|

Anggota dan Ketua Komisi I Dekot Ternate Saling Lempar Tanggung Jawab



TERNATE, BRINDOnews.com – Sikap tak terpuji kembali diperlihatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Di tengah derasnya sorotan public atas peralihan status kelurahan Tongole dan penerapan Smart City di Kota Ternate, lembaga wakil rakyat tersebut malah saling lempar tanggung jawab. Saling lempar tanggung jawab ini mencuat setelah wartawan meminta hasil konsultasi Komisi I Dekot Ternate terkait peralihan starus Kelurahan Tongole ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Komunikasi Informatika Kota Tomohon, Manado, Sulawesi Utara tentang implementasi Smart City 2018.

Ironisnya, ketua Komisi I sendiri tak mau menjelaskan hasil konsultasi di dua instansi di Kota Manado tersebut. Djohar Abdul selaku ketua komisi I malah menyuru wartawan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Djunaidi Baharudin yang tak lain anggota Komisi I dan wakil ketua Komisi I, Hasan Luhulima. Akibat kejadian tersebut, ketiga wakil rakyat inipun terkesan menyembunyikan hasil stuban yang sudah dilakukan itu.

Ketua komisi I Dekot Ternate, Djohar Abdul ketika dikonfirmasi reporter Brindonews.com terkait dengan hasil stuban yang dimaksud, dirinya tidak mau memberikan keterangan apapun terkait peralihan status kelurahan Tongole dan implementasi smart city. Bahkan, Djohar sendiri menyuruh kepada wartawan menghubungi anggota Komisi I lainnya yakni Djunai Baharudin.

“ Hubungi saja pak Djunaidi dan pak Mudjakir Gamgulu atau wakil ketua Komisi I Dekot Hasan Luhulima untuk memberikan komentar atas hasil kunjungan ke Kota Manado tersebut,” kata Djohar kepada wartawan, Sabtu (10/2/2018) via handphone.

Sementara itu, anggota Komisi I Dekot, Djunaidi Baharudin ketika dihubungi Ia mengatakan, dirinya tidak bisa memberikan keterangan dengan alasan takut melangkahi kewenangan ketua komisi. Selaku anggota komisi, dirinya tak berhak memberikan komentar atau dinilai mencampuri urusan ketua komisi. “ Saya ini hanya anggota, yang berhak berkomentar adalah pimpinan atau ketua komisi, jangan sampai saya berikan komentar malah menganggap mencampuri urusan ketua. Jadi, silahkan konfirmasi ke ketua komisi saja,” beber Djunaidi

Senada juda disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dekot, Hasan Luhulima. “Silahkan konfir ke pak Djohar selaku ketua Komisi I Dekot. Semua ini ada pimpinan komisi jadi silahkan hubungi ke pimpinan Komisi,” kata pria yang akrab disapa Ko Ata itu.

Kata Ko Ata, secara kelembagaan, yang berhak memberikan komentar atau keterangan atas suatu kunjungan itu adalah ketua dan bukan anggota. Sehingga tidak terkesan melangkahi hak seorang ketua dalam hal ini Djohar Abdul selaku ketua komisi I.

“ Semua anggota DPRD pasti ada pimpinan Komisinya, jadi yang berhak memberikan komentar atas hasil kunjungan di Kota Manado itu adalah pimpinan Komisi,” pungkasnya (ind/red).
Komentar

Berita Terkini