|

2018 Utang Pemprov Malut Mencapai Triliun Rupiah

Foto: ketua Komisi I Deprov, Wahda Z. Imam

TERNATE, BRINDOnews.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga. Buktinya, hutang dengan jumlah fantastis ini seakan sengaja di diamkan Peprov Malut. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Wahda Z. Imam disela-sela kegiatan Hut partai Gerindra yang ke-10, Senin (19/2/2018) yang dipusatkan di gedung Duafa Center.

“ Pemprov masih memiliki hutang senilai Rp. 412 miliar kepada pihak ketiga,” ungkap Wahda usai menghadiri HUT Partai Gerindra yang dilaksanakan di Duafa Center Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Senin (19/2/2018) kemarin.

Lanjut dia, berdasarkan asumsi pendapatan pemprov tahun 2016 mencapai Rp. 2,7 triliun, namun jumlah sebesar itu tidak dicapai sehingga berdampak pada hutang pemprov terhadap pihak ke tiga menumpuk. Dari Rp. 2,7 triliun di targetkan, pemprov hanya merealiasasi sebesar Rp. 2,4 triliun. Artinya, pemprov telah gagal melakukan tata kelola keuangan dengan baik dan memaksakan diri untuk membuat hutang yang berjumlah besar.

“Pemprov akan membawah hutang kurang lebih setengah triliun dari tahun 2017 ke 2018,” cetusnya.

Dia melanjutkan,  selain itu pemorov ketika badan pemeriksa keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa pemerintah membayar lebih kepada pihak ketiga sebesar 105 miliar di tahun 2017. “ Bayangkan, sudah berhutang baru bayar lebih,” heran Wahda.

Kata dia, sekarang Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara dibawa pengawasn yang dipimpin Julkifli Hi. Hasan mulai memantapkan rapat apakah ada yang melakukan korupsi di tengah itu atau tidak. “Hal ini masih dalam proses di DPR,” tuturnya (emis/red).

Komentar

Berita Terkini