|

Verifikasi KPU, Kelengkapan Administrasi Partai Golkar Belum Lengkap


Foto Bersama Komisioner Penyelenggaran Pemilu dan DPD Partai Golkar Kota Ternate 
TERNATE, BRINDOnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Maluku Utara bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) , Selasa (30/1/2018) menyambangi Sekertariat DPD II Golkar untuk melakukan verifikasi faktual.

Verifikasi dilakukan langsung Komisioner KPU, Ismad Sahupala, Ketua Panwaslu Kota Ternate, Rusli Sahara dan dihadiri Ketua DPD II Golkar, Abdul Gani Haris Sangaji beserta pengurus lainnya.

Ismad Sahupala mengatakan, ada empat unsur di faktualkan terkait kepengurusan partai, keterwakilan perempuan, pemegang KTA, dan Domisili kantor. " Untuk kepengurusan ada satu yaitu bendahara itu masih BMS maka harus dilampirkan dengan suket karena besangkutan belum memiliki e-KTP lagi mengurus di dukcapil," kata Ismad usai melakukan verifikasi faktual.

Kata dia, dari keempat syarat yang difaktualkan KPU, DPD II Golkar diyatakan memenuhi syarat sesuai dengan apa yang disyaratkan. Krndati demikian, sesuai hasil verifikasi, hanya 31 orang yang diverifikasi baik itu pemegang KTA dan NIK KTP.

" Dari sampel 52 orang itu kurang lebih 31 orang yang kami cek KTA dan NIK-nya. Tinggal 21 orang itu ada di sipol atau tidak nanti kami teliti di kantor," bebernya.

Pada kesempatan itu juga Ketua Panwaslu Kota Ternate, Rusli Sihara mengatakan, verifikasi faktual merulakan proses untuk menjamin akuntabilitas dilingkup partai politik. Dan dokumen-dokumen secara administratif itu di pastikan kebenarannya di lapangan.
"Panwas ingin menjamin prosesnya berjalan secara transparan. KPU juga dapat bekerja secara profesional sehingga proses yang dilakukan tidak menguntungkan maupun merugikan partai tertentu," jelasnya.

Terkait dengan beberapa dokumen yang belum dilengkapi DPD II Golkar, agar segera dilengkapi kekurangan yang ada. "Segera dilengkapi, kalau tidak bjsa berdampak partai itu sendiri," cetusnya.

Sementar itu,  Ketua DPD II Golkar, Abdul Gani Haris Sangaji menjelaskan, terkait dengan beberapa administrasi yang belum dilengkapi dikarenakan perbaikan KTP dan masih menunggu surat keterangan dan dilengkapi secepatnya. "Tahapan pertama ini 31 di verifikasi faktual, dan akan dilanjutkan pada Kamis 1 Februari 2018 di kantor DPD II partai Golkar," katanya.

Meskipun masih terdapat kekurangan, Ia merasa yakin akan memenuhi syarat yang mana diperuntukan konstitusional pemilu khususnya Maluku Ultara. "Kami akan selesaikan secepatnya baik dokumen-dokumen yang belum lengkap maupun kekurangan yang lainnya sebelum batas jadwal perbaikan yang di tentukan KPU selesai," tuturnya (emis/red).


Komentar

Berita Terkini