|

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus PUPR


JAKARTA, BRINDOnews.com  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016.

Tersangka baru itu diduga adalah Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. Mantan Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku Utara tersebut diduga telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus dugaan suap proyek-proyek Kementerian PUPR 2016.

Bersamaan dengan itu, KPK juga menetapkan Direktur PT Sharleen Raya (Jeco Group) Hong Arta John Alfred sebagai tersangka pemberi suap. Surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) Rudy dan Alfred sudah diteken pimpinan KPK sekitar dua pekan lalu atau pekan pertama Januari 2018.

Rudi Erawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pembe rantasan Tipikor. Sementara Hong Arta John Alfred disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. ”Sprindik penetapan RE sebagai penerima dan HAJA (Hong Arta John Alfred) sebagai pemberi sudah diteken (ditandatangani pimpinan KPK) sekitar dua minggu lalu. Detailnya bisa ditanyakan ke jubir,” ujar sumber bidang penindakan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak membenarkan dan tidak membantah informasi penetapan Rudi Erawan dan Hong Arta John Alfred sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan usulan program aspirasi milik Komisi V dalam APBN Kementerian PUPR 2016 serta pengerjaan proyeknya di Maluku dan Maluku Utara.

Hanya, Febri belum menerima informasi tersebut termasuk sprindik yang diteken pimpinan KPK. ”Belum ada informasi tersebut. Saya belum dapat informasi kalau ada sprindik,” ungkap Febri saat dikonfirmasi KORAN SINDO, kemarin.

Yang pasti, menurut Febri, dugaan suap proyek PUPR ini masih ada satu terdakwa yang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terdakwa tersebut adalah Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS yang dirotasi menjadi anggota Komisi VI nonaktif Yudi Widiana Adia.

Febri membenarkan, dalam persidangan Yudi memang ada saksi yang mengungkap bahwa ada Rp1,5 miliar dari Yudi untuk pendirian PT Anugrah Buwana Indonesia (perusahaan tambak udang) dan hasil usahanya dibelikan 3 rumah dan dua bidang tanah. Menurut Febri, asal-muasal uang pendirian perusahaan dan pembelian properti tersebut menjadi fokus KPK juga. KPK, menurutnya, tentu akan menelusuri dan memastikan apakah asal-muasal uang untuk pendirian perusahaan tersebut berasal dari hasil penerimaan suap Yudi dengan total Rp11,265 miliar yang didakwa JPU pada KPK.

Kemudian, KPK akan memastikan apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU). ”Kekuatan alat bukti yang paling penting. Kalau terdakwa membantahwajarsaja. Tapi, KPK tidak akan bergantung pada bantahan tersebut. Untuk TPPU atau tidak, kita fokus pada fakta persidangan,” ujarnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Trimedya Panjaitan mengaku kaget dengan penetapan Rudy Erawan sebagai tersangka. Trimedya mengaku kalau benar penetapan tersebut dilakukan KPK, pihaknya menghargai langkah hukum tersebut. Di sisi lain, PDIP akan menunggu konferensi pers resmi KPK. ”Kita menunggu saja secara resmi (pengumuman) penetapan,” ujar Trimedya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itui membenarkan, Rudy Erawan sudah diberhentikan dari posisi sebagai ketua DPD PDIP Malut sejak September 2017. Hanya saja, Trimedya tidak mengetahui secara spesifik alasan pemberhentian Rudy. Menurut Trimedya, selepaspengumuman KPK atas penetapan Rudy sebagai tersangka, Rudy berpotensi dipecat sebagai kader PDIP.

”Kasus korupsi prinsipnya pecat juga,” tandasnya. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan putusan para terpidana sebelumnya, sudah terungkap tentang dugaan keterlibatan Rudy Erawan dan Direktur PT SharleenRaya (JecoGroup) HongArta John Alfred.

Rudy Erawan diduga menerima uang dengan total Rp 6,1 miliar dalam tiga tahap. Penerimaan tersebut diungkap dan diakui terpidana penerima suap mantan kepala BPJN IX Amran HI Mustary, mantan anggota DPRD Malut sekaligus mantan Ketua DPD PAN Malut Imran Sudin Djumadil, dan terpidana pemberi suap PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.


”Saya serahkan uang di situ, Delta Spa, Pondok Indah ke Pak Rudy. Tempat itu saya tahu justru dari Pak Rudy,” ungkap Imran Sudin Jumadil dalam persidangan sebelumnya. Un - tuk Alfred, sudah tertuang dalam putusan terpidana Abdul Khoir, Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng, dan Amran HI Mustary. Alfred bersama Khoir dan Aseng telah memberikan suap sejumlah Rp38,613 miliar. (Koran-Sindo) 
Komentar

Berita Terkini