|

DKPP Gelar Sidang Perdana Soal Kode Etik


Foto : Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Maluku Utara, Aslan Hasan


TERNATE, BRINDOnews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana pemriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwsacam) Kabupaten Pulau Morotai, Jumat (12/1/2018).

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan DKPP terhadap pihak pengadu dan teradu dan sejumlah saksi-saksi, akan tetapi hasil pemeriksaan belum diputuskan. “ Semua ada di tim pemeriksaan majelis, saya belum tahu pasti, kapan jadwal putusannya, yang jelas tahapan sudah semua dilalui pemeriksaan Rasyid Dokader (Teradu) dan Fandi Latif (Pengadu) “, katanya.

Sesuai ketentuan hukum acara, pengadu menyampaikan pokok pengaduannya disertai dengan saksi dan alat-alat bukti terkait dengan keterlibatan teradu (Fandi Latif-red) sebagai tim sukses dan tim relawan, itu kemudian teradu juga membantah dengan saksi dan alat bukti sebagai pembelaan. Proses selanjutnya adalah menunggu pertimbangan dan penilaian tim pemeriksa.

Kata dia, semua dalam proses sidang sudah di sampaikan, kalau itu dianggap terbukti, konsekuensinya ada beberapa tingkatan yakni bisa diberikan  peringatan (biasa, ringan dan keras) sampai pada sangksi diberhentikan sebagai komisioner panwas Kabupaten/Kota.

Terpisah, Rasyid Dokader (Teradu) kepada wartawan mengatakan, surat keputusan (SK) yang diduga di palsukan Fandi Latif (Pengadu), sudah dilaporkan kepolisian Pulau Morotai bebrapa waktu lalu. “ Terkait dengan sidang DKPP, saya selaku teradu merasa keberatan terkait dengan apa yang dituduhkan kepada saya sudah dilaporkan 3 minggu lalu “, tandas Rasyid.

Rasyid menyebutkan, apa yang dituduhkan Fandi Latif atas dugaan keterlibatannya sebagai tim sukses (Timses) dan tim relawan pasangan Beny Laos-Aso Padoma itu tidak benar. “ Saya tidak pernah bergabung dalam tim sukses (timses) maupun tim relawan “, ungkapnya.

Lanjut dia, SK timses yang ditanda tangani pasangan tim Beny Laos dan Asrul Padoma yang dimasukkan ke KPU Morotai nama saya tidak ada. “ Pada kesempatan ini tidak pernah bergabung dengan siapapun baik itu tim relawan maupun tim sukses “, bebernya. 

Dirinya juga mempertanyakan surat keputusan yang disinyalir menyebutkan namanya tersebut, SK seharusnya di tangan kordes setempat, tapi kenapa SK yang mengatas namanya itu ditanda tangan kordes yang lain. “ Yang menjadi persoalan, kenapa SK saya di tangan kordes yang lain “, tanya Rasyid

Untuk itu Rasyid berharap, DKPP dapat mempertimbangkan terkait dengan apa yang dilaporkan. Dimana ini merupakan pemalsuan dokumen yang dilakukan Fandi Latif. “ Saya berharap ada pertimbangan DKPP, karena itu semuanya tidak benar “, tutupnya. (emis/red)
Komentar

Berita Terkini