|

Tolak MK-MAJU, Internal PAN Bergejolak


Pres Confres Pengurus DPW dan DPD PAN


TERNATE, BRINDOnews.com – Situasi internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasioanal (PAN) Provinsi Maluku Utara nampaknya mulai memanas, akibat putusan DPP Pan yang menerbitkan rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur malut Muhammad Kasuba dan Majid Husen untuk bertarung di pemilihan kepala daerah tahun 2018 nanti.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN Kota Ternate Ibal Muhammad di damping sejumlah pengurus DPW dan DPD Kabupaten Kota, kepada wartawan melalui pres konfres di warung makan Tanawangko Selasa (12/12/2017) mengatakan, keputusan DPP PAN tidak berdasarkan hasil penjaringan yang sebelumnya di buka.

Pasangan MK-Maju tidak memeliki elektabilitasi dan popularitas dibandingkan kandidat lain. Sebelumnya MK tidak melalui mekanisme penjaringan bakal calon Gubernur.

Menurutnya, alasan beberapa DPD dan DPW PAN menolak keputusan tersebut karena MK-MAJU dinilai tidak mempunyai elektabilitas  pada pertarungan mendatang. " Ini yang harus dipertanyakan, kenapa seorang kandidat yang sudah ketahui kalah harus di calonkan ", akunya.

Rekomendasi PKS dan PAN
Selain tak punya elektabilitas, MK juga tidak mengikuti mekanisme partai PAN sebagaimana diatur dalam peraturan partai nomor 3 tahun 2015 tentang pemenangan pilkada. Artinya, penetapan DPP terhadap MK tidak melalui proses penjaringan, pendaftaran, ferivikasi dan segala mekanisme lainnya di internal partai. " Saudara MK tidak pernah mengikuti proses itu, kenapa DPP harus mengeluarkan rekomendasi, inikan aneh  ? ", tandas.

Ikbal juga mengaku, proses penetapan MK sebagai calon gubernur pada pilgub 2018 membuat dirinya dan pengurus DPW PAN Malut merasa kaget". Kami tidak pernah bayangkan MK akan diusung DPP. Dari hasil Lembaga survei  Indo Barometer Lintas Nusantara beberapa waktu lalu menunjukan popularitas dan elektabilitas jauh dibawah kandidat lain, itu tandanya yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan dalam pertarungan nanti ", beber Ikbal.
 
Senada dengan itu, wakil ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara Rifai Ahmad mengaku keputusan DPP PAN terhadap MK sudah mencederai peraturan partai. " Kami secara tegas tetap menolak keputusan DPP, penolakan ini setelah diketahui saudara Madjid Husen hanya mencapai 0.5 persen dan MK yang tidak mendaftar di PAN ", terangnya.

Selain mencederai aturan partai, kata dia, keputusan DPP juga dianggap menyalahi dan menabrak aturan dalam mekanisme partai PAN. " Ini sangat membuat etentifitas partai sangat diragukan, tentunya membuat popularitas partai sangat menurun ", katanya.

Untuk itu dia berharap, keputusan DPP PAN agar bisa mencabut kembali surat keputusan tersebut dan mengutaman hasil survei internal partai. (emis/red)



Komentar

Berita Terkini