|

Penerbitan Pasport Tahun 2017 Meningkat


     



TERNATE BRINDOnews.com - Jumlah penerbitan paspor selama tahun 2017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Wilayah I Ternate Wilayah Maluku Utara (Malut) meningkat 50 persen dibandingkan tahun 2016 lalu.

"Untuk Priode 2016, penerbitan paspor  sebanyak 3.205, sementara di periode 2017 3.489 paspor," ungkap Kepala Devisi Imigrasi Kantor Kemenkumham Malut, Ahmad Hasaf didampingi PLH Kepala Imigrasi I Ternate Kamali melalui Pers Release, capaian akhir tahun 2017 yang dilaksanakan serentak diseluruh UPT Imigrasi di Indonesia, Selasa (19/12/2017).

Pengingkatan pembuatan paspor yang meningkat dari tahun sebelumnya ini, menurut Kadiv Imigrasi, ada pada keberangkatan Haji maupun Umroh yang dikeluarkan Imigrasi, sementara untuk lainya masih tergolong standart.

Lanjut Ahmad "Kalau untuk TKI gelap, sampai kurang lebih 2 tahun saya bertugas disini belum menemukan adanya TKI gelab," 

Kata dia, ditahun 2017 ini, Imigrasi melayani penerbitan Ijin Tinggal Keimigrasian (ITK) dan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) serta Ijin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 2.261 pemohon yang dispisifikasikan melalui gender serta maksud dan tujuan.

"Tujuan itu ada berbagai macam, yakni kujungan, sosial budaya, wisata, bekerja maupun beberapa tujuan lainya yang datang dari berbagai negara salah satunya China, yang terkosentrasi di beberapa tempat yakni Obi terutama di perusahan Harita Grup dan PT Wanatiara sementara untuk Taliabu ada pada perusahan Adidaya tangguh," tuturnya.

Bahkan untuk tahun 2017 ini, Imigrasi Ternate sendiri telah mendeportasikan 11 WNA sementara untuk overstay sebanyak 33 orang.

" Dari 11 deportasi terdiri dari WNA asal China maupun Filipina dengan permasalahan bermacam-macam yakni tidak memiliki dokumen lengkap, tidak membayar biaya beban, ilegal fishing, masuk dalam daftar tangkap, dan penyalahgunaan izin tinggal atau bekerja pada alat angkut yang tidak semestinya," katanya.

Menurutnya, jumlah penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Ternate dan penolakan keberangkatan WNI yang diduga TKI-NP di TPI untuk tahun 2017 tidak ada. Sementara untuk jumlah perlintasan di TPI dibagi berdasarkan total kedatangan dan keberangkatan untuk WNI maupun WNA pada 5 negara terbanyak.

“Capaian penegakan hukum keimigrasian berupa Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pro Justisia yang dibagi berdasarkan total jumlah gender jenis TAK yang dikenakan, pasal yang disangkakan apabila dilakukan Pro Justisia,” tuturnya.

Inovasi Unggulan di masing-masing Kantor Imigrasi atau rudenim serta hal-hal lain yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian untuk mengantisipasi terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah kerja Ternate khususnya bagi mereka yang akan bekerja maka di wajibkan untuk datang melapor kedatangannya ke Kantor Imigrasi Kelas I Tenate yang kemudian diolah menjadi data yang sangat diperlukan Seksi Wasdakim dalam menjalani pengawasan orang asing di wilayah kerianya, (shl/red)
Komentar

Berita Terkini