|

Nertalitas ASN Menjadi Titik Fokus Bawaslu




Foto. Bawaslu RI, dan Bawaslu Malut di Acara Apel Siaga Pengawasan 


TERNATE, BRINDOnews.com – Upaya untuk menetralisir keterlibatan Aparatur Sipil negara yang terlibat politik praktis, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) selalu intes melakukan pengawasan. 

Koordinator Devisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Muhammad Hafifudin usai menghadiri kegiatan apel siaga yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kepada wartawan Kamis (21/12/2017) mengatakan, keterlibatan ASN dalam gelaran pesta demokrasi nanti tetap menjadi fokus utama dalam menciptakan suasan politik yang kondusif. Hal inilah menjadi titik fokus Bawaslu dalam menjalankan tugasnya.

" Fokus Bawaslu adalah netralitas ASN, ini menjadi catatan, di hampir seluruh Provinsi yang melaksanakan hajatan  Pilkada, ASN selalu dilibatkan untuk mobilisasi masa untuk kepentingan kandidat, ini menjadi fokus perhatian Lembaga peneyelnggara, misalnya di Malut sendiri sudah ada ASN yang dimintai klarifikasi ", jelasnya.

Amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, da kewenangan yang hukumannya tidak semua ada pada Bawaslu. " Misalnya soal netralitas ASN, Polri dan TNI yang terlibat dalam politik praktis. Apabila kedapatan, Bawaslu akan merekomendasikan ke instansi-instansi terkait untuk ditindak” katanya. 

Lanjut Hafifudin, kecepatan mobilisasi isu di Media Sosial (Medsos) sangat mengkhawatirkan, dimana ada berita hoax, kampanye negatif, kampanye berbasis SARA yang dimasukkan lewat media sosial. Hal ini juga menjadi bagian yang diawasi Bawaslu.

" Selain fokus netralitas ASN dan Money Politic, kampanye SARA lewat media sosial juga menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu, bukan hanya akun colon yang didaftarkan di KPU  saja, tetapi seluruh pengguna medsos, apabila melakukan kampanye negatif, Bawaslu secara institusi tetap melaporkannya ", terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Bawaslu sudah bekerja sama dengan Polri dan Kominfo yang mempunyai wewenang tersebut, ini merupakan jalan panjang Bawaslu untuk menindak praktik-praktik kampanye negatif lewat media sosial, ungkapnya.

Kata dia, apabila hal ini di biarkan, sangat berbahaya dan punya daya ledak yang sangat tinggi. penghasutan di media sosial yang mempunyai pengalaman penyelenggara pemilu di tempat lain ini punya dampak dan daya rusak yang lebih besar.

" Mobilisasi bakal calon ke ASN ini sudah menjadi gejala umum dan hampir terjadi di semua provinsi, terutama ada calon pertahana, nah ini yang menjadi perhatian kita yang sangat serius ", tandasnya.

ASN memiliki aturan sendiri terkait dengan netralitas dalam memilih. Mereka sendiri sudah tau tidak harus memihak. Tidak perlu dari Panwas harus memberitahu, punya kode etik mereka tahu.

 “ Kalau mereka sengaja melakukan hal tersebut Bawaslu semakin tegas menindaknya karena sebenarnya meraka tahu apa yang boleh dan tidak boleh, ini mereka pura-pura gak tahu sehingga ada cela untuk mereka dimobilisir", tegasnya. (emis/red)
Komentar

Berita Terkini