|

Merlisa : Perda Penanaman Modal Penting Untuk Percepatan Pembangunan


Ketua DPRD Kota Ternate, Merlisa Marsaoly


TERNATE, BRINDO news.com - Penanaman modal di daerah merupakan bagian yang sangat urjen  dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Maluku Utara. Hal ini disampaikan ketua DPRD Kota Ternate Merlisa Marsaoly kepada wartawan Senin (11/12/2017) saat penyampaian penjelasan Ranperda insiatif Parakarsa DPRD.

Menurutnya, investasi penanaman modal dinilai sangat penting dalam mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mempercepat dalam pembangunan ekonomi bahkan lebih dari itu penanaman modal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kemajuan teknologi, untuk mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate. 

"Ivestasi yang begitu terbuka akan menjadikan lahan dan masyarakat sebagai komoditas investasi yang dapat menghilangkan kehidupan sosial di tengah masyarakat ", Jelasnya.
Merlisa menuturkan berkaitan dengan dengan pelayanan dibidang penanaman modal, Kota Ternate menjadi salah satu tujuan utama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sebagai peningkatan daya saing. 

" Harus ada landasan dan kepastian hukum sebab dalam hal penerapan pelayanan perizinan dapat  melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) ", katanya. 

Merlisa berharap, untuk memperbaiki perekonomian di kota Ternate, harus diperlukan tambahan investasi dengan jumlah besar guna menggenjot perekonomian Kota Ternate  yang pada hakikatnya mampu mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan khususnya Kota Ternate. 

" Setelah kita kaji, ternyata pemkot Ternate belum mampu menyelesaikan ataupun memperbaiki perekonomian  yang pada kaitannya dengan aspek kewenangan pembentukan Ranperda " Ujar Merlisa yang juga  politisi PDI-P.

Ketika disentil soal materi pengaturan dalam Ranperda penanaman tersebut ternyata  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebab ini merupakan lingkup kewenangan pemda yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat 2 huruf (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 

" Pada prinsipnya, penanaman modal adalah bagian dari kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan urusan pemda dalam bingkai otonomi daerah ", terangnya. “Ranperda Sebagai Wujud Kemandirian Daerah Dalam Mengatur Urusan Pemerintah’. Tutupnya (emis/red)
Komentar

Berita Terkini