|

KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK SIAPA?




Dr. Saiful Deni, M.Si*
* Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2017-2021

Kebijakan publik adalah keniscayaan sosial. Pernyataan kini mengawali makna tentang kebijakan publik sebagai “apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan pemerintah yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat luas. Meminjam B. Guy Peters dalam bukunya Handbook of Public Policy 2006), memahami kebijakan publik sebagai aktivitas menyeluruh pemerintah yang dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara yang berdampak pada kehidupan warga Negara. Jauh sebelumnya Charles L. Cochran dan Eloise F. Malone dalam bukunya “Public Policy: Perspectives and Choices(1999) mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu berupa keputusan politik untuk melaksanakan program-program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial. Sebagai produk politik, seringkali kebijakan publik berdampak luas terhadap formasi elite politik maupun formasi pendukung (supporter) dalam praktek pembangunan. 

Misalnya, ketika kebijakan publik melenceng dari keputusan politik yang berdampak buruk dan koruptif bagi masyarakat akan meruntuhkan suatu rezim pemerintahan. Jika diruntut ke belakang, Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan bergulirnya reformasi pada awalnya bertujuan mengubah sistem korup, kini justru harus melawan tubuh sejarahnya sendiri. Pembusukan citra reformasi ditandai oleh perilaku koruptif Negara yang tidak berdaya menghadapi relasi perkoncoan ekonomi-politik bagi actor-aktor pengusaha-politisi yang membanjak kebijakan publik (public policy) sebagai tameng menyedot kebijakan public bersumber  dari sumberdaya Negara yang diperuntukan untk kesejahteraan rakyat. Akibatnya, Jika tidak diatasi, hal ini akan melumpuhkan kekuatan negara dan bangsa, menimbulkkan  konflik sesama struktur sosial yang semakin senjang dan timpang.
 Publik menuntut kebijakan yang berpihak terhadap kesejahteraan sebagaimana dimanatkan dalam UUD 1945, sehingga di level lokal setiap aktor perencana, perumus, eksekutor dan implementator kebijakan seharusnya berkomitmen bagi keberlangsungan daya saing daerah ini. Beberapa fakta menggambarkan bahwa masih banyak perilaku koruptif dalam mengatasnamakan kebijakan publik. Misalnya, kegagalan kebijakan publik sektor  infrastruktur akibat korupsi anggaran biasanya ditandai buruknya hasil pembangunan atau bahkan tidak diselesaikan sama sekali. Ini akan menggiring Maluku Utara terus menerus tidak memiliki daya saing, daerah merugi, kondisi masyarakat buruk, meskipun telah menguras kas daerah.

Indeks Demokrasi Maluku Utara mencerminkan kebebasan berdemokrasi semakin baik, namun pernyataan ini belum bisa diikuti oleh praktek kebijakan publik yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Idealnya indeks demokrasi yang baik seharusnya diikuti dengan pelayanan kebijakan publik yang baik. Masyarakat menginginkan agar demokrasi yang mampu mengatur mekanisme check and balance antara kekuasaan pemerintahan dan kebebasan masyarakat. Demokrasi yang mampu menjembatani antara hak-hak politik publik demi mendapatkan akses sumberdaya ekonomi yang merata. Demokrasi yang mampu menjembatani praktek kebijakan publik yang terarah, teratur dan berkesinambungan. Demokrasi yang kehendaki oleh masyarakat adalah kemampuannya dalam menjembatani proses kebijakan publik yang tidak terbuka bahkan tidak mampu dipertanggungjawabkan. Keinginan masyarakat ini sebagai sebuah antiklimaks dari evaluasi angka kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi di semua Kabupaten dan Kota. 

Publik berharap banyak pada lembaga-lembaga hasil demokrasi seperti partai politik dan DPRD agar mampu menjembatani keputusan politik dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat sebagai konstituen permanen. Perdebatan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam merumusan kebijakan publik anggaran daerah seharusnya lebih berkualitas secara substantif, bukan sebagai friksi politik sesaat karena hanya akan merugikan publik, melahirkan gelombang ketidakpercayaan terhadap kedua lembaga eksekutor ini, dan menghabiskan energy konflik politik yang tidak berkesudahan. Ketidaksempurnaan kedua lembaga ini seharusnya diperkuat dan disokong oleh kekuatan moral masyarakat sipil (civil society) yang partisipatif seperti kalangan kampus yang terdidik dan obyektif maupun organisasi kemasyarakatan yang memiliki akar rumput secara solid.

Kebijakan publik  harus sesuai dengan kondisi riil kehidupan masyarakat kepulauan ini, bukan justru sebaliknya malah direpotkan dengan produk kebijakan publik cenderung merugikan masyarakat. Demikian pula kontrol DPRD terhadap langkah-langkah pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menerapkan kebijakan publik dilakukan setiap saat agar output dari kebijakan publik tidak melahirkan persoalan baru dan tidak merugikan masyarakat. Kontrol terhadap naiknya harga barang, listrik, air dan komoditas lainnya seharusnya tidak dipandang sebelah mata karena sangat berdampak luas terhadap daya tahan ekonomi masyarakat. Pemberlukan kenaikan harga barang dan jasa, bisa memicu formasi angka kemiskinan baru dan menimbulkan ketimpangan sosial. Akibatnya, publik menuai hasilnya. Salah satu daerah di Maluku Utara, yakni Kota Ternate dikategorikan sebagai salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. 

            Mengapa masih tumpulnya kebijakan publik? Karena lebih banyak perumusan kebijakan publik itu diproduksi dari ruang pemerintah daerah sehingga mengabaikan substansi sosial kemasyarakatan. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat perdesaan, seringkali belum mengakomodasi mayoritas kebutuhan masyarakat. Di sisi lainnya, kebijakan pembangunan daerah dalam melibatkan investor dengan alasan rangka penataan, efisiensi, dan kesejahteraan daerah justru lebih menguntungkan pemilik modal yang  menguasai struktur ekonomi sumberdaya alam. Belajar dari kasus tersebut, pemerintahan daerah seharusnya membuka kran komunikasi yang transparan dengan masyarakat, menjaga keseimbangan dalam keberpihakan terhadap masyarakat pemilik modal. 

Demikian pula penegakkan supremasi hukum di daerah ini terhadap pelaku korupsi anggaran kebijakan publik harus professional tanpa tebang pilih. Saat ini masih maraknya berita di media masa lokal mengenai kasus korupsi yang melibatkan para aktor-aktor pengambil kebijakan publik adalah contoh telanjang tentang buruknya moral para petinggi-petinggi pembangunan di daerah ini. Dampak korupsi ini justru bersampak luas karena merusak mentalitas pemerintahan yang kredibel, memperburuk kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan social (social trust). 

Wajar jika para petinggi daerah ini wajib belajar dan mempraktekkan arti kejujuran dan keadilan terhadap kinerjanya. Jika kebijakan publik itu demi kepentingan publik, mengapa justru menimbulnya ketimpangan sosial di masyarakat. Lalu  dimana sebenarnya substansi keselahan praktek kebijakan yang berdampak meluas terhadap publik itu.

 Semuanya dikembalikan kepada kejujuran dan kualiatas aktor kebijakan daerah ini. Sebagai perbandingan, secara formal indeks kinerja pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia) dikaitkan tinggi rendahnya mutu pelayanan publik. Sumber masalahnya adalah buruknya kebijakan publik ditandai oleh perilaku korupsi, rendahnya kualitas pembangunan, rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan hasil-hasil pembangunan daerah, serta evaluasi kebijakan yang terukur. Merumuskan kebijakan publik yang berkualitas adalah saripati kebijakan yang berpihak pada kebaikan bersama (common sense), dimana suatu produk perumusan kebijakan yang berdampak luas terhadap daya saing daerah, inovasi, kualitas hidup masyarakat, dan kemajuan bersama. Implementasi kebijakan publik secara nyata di masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, stabilnya daya beli masyarakat, terciptanya ruang-ruang publik yang serasi, dibangunnya berbagai fasilitas infrstruktur yang berkualitas sebagai pendukung aktivitas pereknomian masyarakat.

Kebijakan publik bisa dicapai melalui pendekatan kebijakan distributif dan regulatif. Praktek yang distributive berkaitan dengan kebijakan yang mempertimbangkan distribusi sumberdaya pembangunan yang yang meluas baik infrastruktur, modal maupun kebutuhan bersama. Seperti sudah disinggung di atas bahwa kebutuhan dasar masyarakat merupakan contoh nyata kebijakan distributive yang diimplementasikan melalui pelayanan publik. Sedangkan kebijakan regulatif berkaitan dengan kebijakan di level regulasi yang berdampak luas, baik intsruksi, edaran, implementasi, perintah maupun larangan. Kasus-kasus tumpulnya dan mandulnya fungsi Perda disebabkan oleh kemampuan berbagai stakeholder dalam menaati regulasi daerah masih rendah. Jika keduanya bisa berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas pula. Pelayanan publik yang berkualitas ketika pemerintah mampu menyediakan fasilitas umum dan mampu mengelolanya dengan baik. Peratnyaannya, apakah pemerintahan saat ini sudah mampu menyediakan fasilitas publik yang memadai. Pengelolaan Rumah sakit, air, listrik yang masih amburadul ini tentu saja memerlukan penanganan dan evaluasi yang baik. Sektor lainnya tidak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia sebagai penopang kinerja pembangunan. Akselerasi sumberdaya manusia (SDM) ditandai oleh kualitas produk SDM hasil perguruan tinggi di Maluku Utara. 

Akhirnya, meskipun kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah daerah, meminjam Bridgman dan Davis dalam bukunya “The Australian Policy Handbook (1998) tentang siklus kebijakan publik (identifikasi isu, analisis kebijakan, konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, dan evaluasi), tetapi wajib melibatkan pihak-pihak lainnya yang berkompeten agar hasilnya tidak merugikan semua pihak. Keputusan bersama diawali oleh identifikasi isu daerah yang mendesak dan prioritas. Hal-hal apa saja yang mendesak di daerah ini? Tentu saja masalah keterbelakangan, pengangguran yang berdampak pada kemiskinan, rendahnya daya saing, dan kurangnya infrastruktur daerah. Ini sangat jelas di mata masyarakat. Agar kebijakan publik itu menghasilkan produk yang berbobot, membutuhkan formulasi kebijakan yang tepat, tidak salah dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai solusi yang baik dan tepat. Mengapa dalam implementasinya sering mengalami kemacetan?.

Mungkin saja prosesnya tidak berdasarkan  kaidah dan prinsip administrasi, kurang tersedianya sumberdaya finansial  maupun buruknya moral SDM yang mengurusi kebijakan itu. Dengan model evaluasi 20 tahunan jangka panjang, 5 tahunan jangka menengah, satu tahun, 6 bulan, maupun 3 bulan, maka seharusnya pemerintah daerah sudah mampu mengetahui di mana sebenarnya titik kelemahan kinerja kebijakan public selama ini. Dengan berbagai fakta dan kecenderungan tersebut di atas, maka kebijakan publik masih lebih dominan dikuasai oleh penentu kebijakan karena kepentingan para elite sehingga mudah korupsi. Jika demikian halnya untuk siapa sebenarnya kebijakan publik itu diwujudkan?(***)

Komentar

Berita Terkini