|

Dewan Pers : Belum Diverifikasi, Media Diminta Mengisi Folmolir


Pertemuan Dewan Pers Dan Sejumlah Pimpinan Media Cetak dan Online 




TERNATE, BRINDOnews.com  Media cetak dan online yang belum diverifikasi diminta secepatnya mengisi folmolir yang disediakan untuk di masukan ke Dewan Pers, ungkap Devisi Hukum dan Penindakan, Dewan Pers RI, Furkan saat mengunjungi Kantor Surat Kabar Harian SKH Seputar Malut Selasa (19/12/2017).

Tak hanya media cetak Seputar Malut (SM), kedatangan Dewan Pers ini dalam rangka melakukan pendataan sekaligus memverifikasi media yang sudah melengkapi admisnistrasinya, baik cetak maupun online di Maluku Utara.

“Jadi maksud kedatangan kami, untuk memberikan folmulir sekaligus memberikan informasi terkait program Dewan Pers dalam verefikiasi media. Ada folmulir yang disediakan untuk diisi, setelah itu baru diverifikasi. Yang belum lengkap, nanti dilengkapi,” kata Furkan dihadapan Direktur Samsudin Sidik  bersama Pemimpin Redaksi Abdurahman Samian.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh penanggung jawab lenteraonline.com Ilham Maoeradji, Nusantaratimur.com Rahman Mustafa (Erik) juga dari pimpinan redaksi Indotimur.com Faujan Apinang bersama Arif.

Furkan mengatakan, dewan pers menargetkan program verifikasi dapat dituntaskan dalam waktu satu atau dua tahuan mendatang. Meski begitu, dirinya berharap media yang belum mengisi folmulir sebagai sayarat verifikasi segera diisi, setelah itu, dimasukkan ke Dewan Pers.

“Yang belum mengisi folmulir, nanti menyusul dari belakang. Langsung saja datang ke kantor Dewan Pers, Jln. Kebun Siri, Jakarta Pusat,” katanya.

Saat ditannya soal status media dengan Perusahaan Komanditie (CV) namun akan dinaikkan statusnya menjadi PT, kata dia, tidak masalah. 

“Silahkan saja melakukan peliputan berita namun tetap mengikuti kode etik jurnalis. Nanti kalau sudah selesai persyaratan sekaligus mengisi folmulirnya, masukkan administrasinya ke Dewan Pers agar diverifikasi,” katanya.

Lanjutnya, verifikasi ini dilakukan agar dewan pers dapat mengetahui media dan perusahaan yang terdaftar secara resmi ke Dewan Pers sehingga menjaga kemungkinan ketika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, maka Dewan Pers akan memeriksa nama dan perusahaan media  yang berbadan hukum (PT).

 “Jika terdaftar, maka dapat diselesai ke Dewan Pers. Sementara yang belum terdaftar, Dewan Pers akan ‘lepas tangan’,” katanya.

Kata dia, media yang sudah berbadan hukum pun tidak memberi jaminan aman dari gugatan pihak lain. “Kuncinya adalah taat pada kode etik jurnalis,” ujarnya. 

Ditambahkan, saat pembuatan PT, dirinya berharap, dalam Akte Notaris, pasal 3 tentang jenis usaha, agar lebih spesifik ke media, baik cetak maupun online. “ Tidak harus ada tambahan jasa konstruksi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui bahwa, Perushaan Komanditie (CV) adalah badan usaha. Sementara Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha sekaligus berbadan hukum. Selain itu, untuk pengisian folmulir pendaftaran nama media dan perusa secara online,  klik http://dewanpers.or.id/form_cyber (emis/red)
Komentar

Berita Terkini