|

Birokrasi dan Tujuan Mulia Pelayanan Publik

Oleh: Dr. Saiful Deni, M.Si*
*Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2017-2021 

Memulai topik ini, alangkah baiknya dipaparkan data awal tentang Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah. Demikian pula laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017, menempatkan Indonesia urutan peringkat ke-41 dari 138 negara, dan bahkan masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. 

Data ini tidak mengejutkan bagi publik karena inefesiensi dan korupsi memang telah menjadi penyakit kanker yang sedang menggerogoti siklus dan aktivitas birokrasi pemerintahan dewasa ini (Kompas,7/4/2017). Bagaimana mungkin birokrasi mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik jika masih dililit dengan mentalitas demikian. Sekurangnya-kurangnya birokrasi memposisikan kelembagaannya pada tiga hal mendasar yaitu sejauh mana kemampuan birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas korupsi dan akuntabilitas kinerja. Baik buruknya kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat, bebas KKN dapat diukur melalui integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat. Sedangkan  akuntabilitas kinerja dapat dikuru melalui nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Ketidakpuasan masyarakat terjadi dimana-mana. Keluhan, kekecewaan dan protes masyarakat seringkali dialamatkan pada birokrasi. Fenomena ini menjadi pertanda awal dalam menilai birokrasi dari sisi tingkat kepuasan masyarakat. Lebih banyak muncul imaginasi bahwa proses birokrasi dianggap berbelit dan cenderung mempersulit masyarakat. Apakah memang benar demikian. Untuk dapat menepis anggapan itu, sekruang-kurangnya birokrasi memperbaiki dirinya dalam membenahi kualiats pelayanan publik. Birokras yang melayani, dan bukan dilayani.  Birokrasi yang mampu memberi pelayanan publik secara efisien, efektif, dan produktif. 

membangun budaya etika publik. Guna mencapai model pelayanan publik itu,  birokrasi idealnya dalam praktek pelayanannya  menjadikan Etika publik sebagai nilai luhur. Etika publik adalah suatu keinginan yang disematkan kepada birokrasi agar bertindak di bawah rambu-rambu  akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Semuanya harus melekat pada tubuh birokrasi, baik dari level terdepan (street Level bureaucracy) sampai pada puncak atasan birokrat.

            Kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan baik yang member pelayanan maupun pihak yang dilayaninya. Makna pelayanan lebih mengarah pada bentuk pengabdian kepada masyarakat karena birokrasi telah diberi tunjangan pemerintah. Segala bentuk pelayanan publik yang dilakukan birokrasi pada umumnya berupa barang-barang publik (public goods) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat selalu menginginkan beberapa hal yaitu, bagaimana seharusnya briokrasi dalam melayani masyarakat dengan cara yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien, murah, adil dan tepat waktu. Jika suatu pelayanan itu sebenarnya lebih mudah dilakukan, buat apa menempuhnya dengan cara yang lamban, berbelit-belit dan mempersulit keadaan. Jika birokrasi itu sudah jelas tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), memiliki kejelasan prosedur dan regulasinya, lantas untuk apa sengaja tidak menempuh prosedur baku. 

            Kejelasan prosedur dan regulasi dalam birokrasi justru seharusnya lebih mempermudah pelayanan karena mampu mencapai sasaran pelayanan tersebut. Namun seringkali dalam mencapai sasaran pelayanan publik, oknum birokrasi menelikung menggunakan jalur pelayanan cepat namun disertai dengan biaya mahal. Mal Praktek ini justru akan merusak tujuan mulia pelayanan publik. Seringkali upaya pelayanan harus ditebus dengan uang pelicin melebihi tarif yang ditetapkan. Akibatnya pelayanan publik menjadi tidak ekonomis, murah dan procedural. Pertanyaannya, apakah sedemikian sulitnya birokrasi mewujudkan pelayanan pubik. Di beberapa Negara-negara maju dengan tradisi Birokrasi Weberian yang kuat, penerapan etika publik bagi pelayan publik diwajibkan memenuhi unsur-unsur penting, pertama,  apakah sudah diterapkan model pelayanan yang merata dan sama, tidak diskriminatif, tidak menganakemaskan keluarga, pangkat, suku, dan agama, ataupun status social. Kedua, apakah pelayanan yang diberikan mampu diselesaikan tepat pada waktunya, dan ketiga apakah pelayanan yang diberikan itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanyaan terakhir ini sangat perlu direnungkan karena banyak pelayanan publik yang mubazir, tidak bisa dimanfaatkan, tidak berdampak ekonomis dan salah sasaran.

            Seringkali ketidakadilan dalam pelayanan publik itu muncul karena perilaku diskriminasi birokrat yang memposisikan dirinya sebagai bagian dari wibawa penguasa. Berbagai pengalaman setelah usai pemilihan kepala daerah (Pilkada) seringkali memposisikan produk layanan publik tidak merata dan pilih kasih di masyarakat sebagai sebagai akibat dari rendahnya integritas dalam memahami makna Negara dan fungsi pemerintahan. Apakah pelayanan publik itu berupa   Pelayanan administratif, pelayanan barang maupun pelayanan jasa masih sering dipolitisasi berdasarkan kecenderungan dan selera penguasa. Padahal penguasa pun masih dikategorikan sebagai pelayan publik dan harus mampu memberi jaminan kualitas pelayanan publik. 

Praktek pilih kasih dalam pelayanan publik ini akan merusak etika publik karena menghilangkan kesadaran  para pejabat maupun PNS dari tanggung jawabnya yang diberikan oleh Negara terhadap pengakuan sumpah jabatannya, bersifat munafik di hadapan Tuhannya karena ketidak ikhlasannya dalam melayani masyarakat tertentu. Padahal kepercayaan public yang diberikan oleh mayoritas pemilih seharusnya dibalas dengan pengabdian untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan perbedaan pilihan. Apakah kebijakan politik yang rasis dan sepihak ini akan selama-lamanya mengalahkan etika publik. Jika skenario pelayanan publik ini ditempuh akan menimbulkan  ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Padahal Negara telah membangun birokrasi dan seluruh alat kelengkapannya demi melayani seluruh masyarakat sesuai dengan cita-cita bernegara dan penyelenggraan pemerintahan. 

Birokrasi ASN diberi tanggung jawab yang mulia dalam melakukan pelayanan publik. petunjuk teknisnya dapat dilihat pada Pasal 23 UU 5/2014 tentang ASN bahwa setiap ASN wajib menjaga sikap dan perilaku, kepatuhan, kerahasiaan, komitmen dan loyalitas, konsistensi terhadap seluruh tugas-tugas yang diembannya. Demikian pula setia ASN diberi peringatan tentang larangan yaitu  Penyalahgunaan wewenang, pencemaran lembaga, gratifikasi, rangkap jabatan dan konflik kepentingan. Tidak terlepas dari kewajiban dan larangan, ASN juga wajib memenuhi nilai dasar kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan. Nilai dasar itu menjadi bekal dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
            Jika dikomparasikan kualitas pelayanan publik pemerintah dan lembaga-lembaga swasta korporasi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, seringkali  birokrasi pemerintah jauh tertinggal dari lembaga swasta.  UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik member standar baku pelayanan publik bagi penyelenggara seperti kepentingan umum, kepastian hokum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Sasaran pelayanan publik ditekankan adalah sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Beberapa sektor pelayanan publik  tersebut sangat penting bagi hajat hidup banyak orang sehingga membutuhkan penanganan yang serius oleh pemerintah termasuk anggaran, penyelenggara, dan tersedianya teknis organisasi perangkat daerah. Kemajuan Sumber daya manusia (SDM) suatu daerah sangat bergantung pada pendidikan. Demikian pula kemajuan perekonomian daerah ditentukan oleh kemampuan pelayanan publik lintas sektoral seperti ketersediaan perbankan sebagai penyokong modal padat karya, energy, sumberdaya daya alam dan daya dukung infrastruktur.

Masyarakat yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung tentu saja tidak bersikap pasif dan pasarh menerima segala bentuk pelayanan publik melainkan harus memposisikan dirinya sebagai penyokong dan pendukung utama. Respons balik ini diharapkan mampu mengawasi fungsi birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. (***) 

Komentar

Berita Terkini