|

Tanpa APBD-P, Hak Keuangan Deprov Wajib Dicairkan


Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara  Salahudin Lessy

TERNATE,BRINDOnews.com, Meskipun Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 belum tuntas di bahas, akan tetapi pemprov dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diminta secepatnya menyelesaikan hak dang kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18.

Anggota DPRD Malut Salahudin Lessy kepada reporter brindonews via WhatsApp Selasa 21/11/2017 mengatakan, sangat disayangkan alasan apa sehingga pimpinan deprov dan pemprov tidak ada kemauan untuk mencairkan anggaran tersebut, padahal dalam aturan itu membolehkan tanpa harus ada APBD-P tahun 2017.

Mewakili anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sangat menyesalkan sikap pimpinan deprov dan pemprov, padahal seluruh anggota DPRD se Indonesia sudah menerima akan tetapi alasan apa sehingga Deprov Malut belum menerima hak dan kewenagan yang sudah diatur. “ Kami menuntut keseriusan pemprov dan pimpinan deprov soal hak keuangan anggota deprov.

Sallas sapaan akrabnya yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN),  hak anggota deprov saja tidak dipenuhi, bagaimana mungkin hak rakyat dapat penuhi, ini salah satu contoh yang selama ini dilakukan, bebernya. (ces)
Komentar

Berita Terkini