|

Sahril, TTP Tidak Ada Dasar Hukum



Sekertaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara Sahril Tahir













SOFIFI, BRINDOnews.com Rencana pemangkasan Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 sangat masuk akal, hal ini dikatakan Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Maluku Utara Sahril Tahir kepada wartawan Kamis (9/11/2017) di halaman kantor Dewan usai rapat Pansus Angket. “Alasan menyetujui pemangkasan TTP ini lantaran tidak memiliki dasar hukum yang jelas”.

Sahril Tahir yang juga politis Partai Gerindra ini menagatakan, selain tidak ada pergub dan SK gubernur, anggaran TTP yang sebelumnya di cairkan pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2017 senilai Rp 76 miliar tidak pernah diterima pegawai yang semestinya berhak mendapatkan sesaui dengan jarak dan beban kerja ASN.

 “Kalau sampai tidak dipangkasa ini berarti melakukan pembiaran pencairan yang tidak akan sampai pada pagawai yang berhak menerima” 

Harusnya TTP harus diterima tahun ini sehingga pada pembahasan APBD-P, bias di akomodir, bila perlu angka nominal TTP sebelumnya bias ditambahka pada tahun anggaran ini, akan tetapi hal ini tidak akan mungikn sebab pencairan sebelumnya juga tidak diberikan kepada ASN. Bisa dianggarakan akan tetapi dikemudian haia ada temuan siapa yang disalahkan, apakah pegawai atau siapa, sementara ASN tidak pernah menerima TTP, kasihan kalau pegawai yang di minta untuk mengembalikan, sementara proses pencairan saja tidak diterima.

Sebagai Lembaga Legislatif dirinya mencurigai adanya praktek penyelewengan anggaran TTP yang dilakukan oknum-oknum di pemerintah Provinsi maluku Utara.

Ini sudah pasti ada penyelewengan anggaran, dicairkan atas nama pegawai tapi tidak sampai kepada pegawai. Pihak yang mencairkan anggaran itu yang menikmati anggaran itu," cetusnya (bud)
Komentar

Berita Terkini