|

Sahril : TTP Senilai 76 Miliar Untuk Siapa



Sekertaris Komisi III DPRD Maluku Utara, Sahril Tahir
SOFIFI, BRINDOnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara melalui Komisi III mempertanyakan Penggunaan Anggaran Tunjangan Tambahan Pegawai (TTP) di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara senilai Rp  76 Miliar diduga tidak tepat sasaran.

"Anggaran TTP itu sudah dicairkan senilai 76 Miliar tapi tidak sampai kepada pegawai yang berhak menerima yang menjadi pertanyanya anggaran itu dikemanakan," ungkap Sekrtaris Komisi III Sahril Taher via WahtsApp, Jum'at 10/11/2017 .

Anggaran (TTP) yang dicairkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara terhitung Mulai Januari - Oktober  dengan nilai puluhan miliar, anehnya anggaran sebesar tidak diserhakan kepada yang berhak menerima, sangat tidak mungkin anggaran sudah cair tetapi faknya PNS tidak diberikan.

"Itu hak pegawai tapi kenapa tidak diberikan, jangan-jangan pimpinan SKPD yang menikmati uang itu," cetusnya.

Menanggapi hal itu Kapal BPKPAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya kepada reporter brindonews.com Jumat via WahtsApp, mengatakan, apa yang dipertanyakan pihak DRD itu akan diminta kepada lembaga audit seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap anggaran TTP senilai Rp 76 Milir itu. " Mungkin bisa meminta bantuan Inspektorat atau BPK untuk audit," singkatnya.

Disentil terkait kebenaran pencairan anggaran senilai 76 Miliar tersebut, dirinya tidak bisa memberi keterangan karena harus menanyakan kepada pembendaharaan BPKPAD. "nanti saya cek di perbendaharaan," pungkasnya (bud)

Komentar

Berita Terkini