|

Pembangunan “ Cafe Terapung” Ada Kepentingan Kelompok





TERNATE, BRINDOnews.com   Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate  menolak pembangunan cafe terapung tersebut karena kebijakan Pemkot Ternate dinilai pilih kasih.

Penolakan ini disampaikan BEM Fakultas Ekonomi Unkhair bersama organisasi intra kampus saat Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (30/11/2017) siang tadi.

Sekitar 1 jam massa mengelar aksi,  akhirnya  para pendemo di izinkan masuk  melakukan hearing secara terbuka bersama anggota dewan yang berlangsung di ruang Graha Lamo Kantor DPRD Kota Ternate.

Dalam hearing tersebut, Ketua BEM Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate  Zulkifli Kalla Hallang menyatakan aksi kami hari ini mendapat restu dari  Dekan Fakultas Ekonomi terkait dengan sejumlah permasalahan pembangunan di Kota Ternate yang terkesan pilih kasih.

Sehingga kami tidak segan-segan untuk memberikan rekomendasi maupun data dari hasil kajian kami, tegas Zulkifli Kalla dihadapan anggota DPRD Kota Ternate saat melakukan hearing terbuka.

Ia menegaskan Pembangunan Reklamasi di wilayah pesisir pantai, mulai dari Kecamatan Ternate Utara hingga Kecamatan Kota Ternate Selatan di anggap sebagai hal yang keliru.

Apabila Pemkot Ternate beralasan bahwa pembangunan reklamasi sebagai alternatif atau solusi Kota Ternate 10 atau 20 tahun kedepannya dengan meningkatnya populasi penduduk mengakibatkan keterbatasan lahan,ujarnya. 

Zulkifli juga menyayangkan kebijakan Pemkot Ternate yang terkesan mengabaikan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Rata Ruang Wilayah (RT/RW). Dengan mengizinkan Muhammad Hasan Bay membangun cafe terapung disamping Landmark yang dikerjakan PT. Malagaphy untuk kepentingan pribadi.

Tak hanya itu, Pemkot Ternate sebelumnya pernah membatalkan proyek rumah panggung milik Pemerintah Provinsi dengan alasan melanggar Perda RTRW saat itu.

Tapi sekarang Pemkot Kota Ternate sendiri  yang melanggar Perda RTRW dengan mengizinkan salah satu pengusaha membangun di areal tersebut “ Jadi ada apa di balik semua ini? tanya Zulkifli Kalla kepada anggota DPRD Kota Ternate. Pemkot Kota Ternate harus melakukan transparansi perencanaan pembangunan di kota ternate. 

Sebab kata Zulkifli Pemkot Ternate saat ini tidak memiliki niat baik dalam membangun daerah ini, sahingga tidak ada transparansi perencanaan pembangunan jelas, paparnya.

  Mestinya Pemkot harus mencari solusi tentang trans lintas Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Batang Dua, jika perlu hentikan Reklamasi di Kota Ternate. karena itu seolah-olah tiga daerah ini di anak tirikan oleh Pemkot Ternate,” tandasnya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Merlisa selaku Ketua DPRD Kota Ternate menyatakan tuntutan ini akan kami bahas pada Rapat  terkait masalah reklamasi yang saat ini adik-adik sekalian suarakan.

“ Kami angota DPRD Kota Ternate yang berjumlah 30 orang, saya pastikan tidak ada kepentingan apapun di dalam proyek reklamasi Tersebut, karena kepentingan kami semata-mata demi masyarakat Kota Ternate,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Iqbal Ruray menambahkan  tuntutan adik-adik sekalian, kami akan memangil SKPD terkait dan Muhammad Hasan Bay selaku pemilik PT Malagapi untuk mengadakan rapat terkait pembangunan Reklamasi di samping utara Landmark.

“ Memang ada unsur Kecurigaan KKN di dalamnya, karna tidak mungkin tempat yang di Larang untuk Membangun bisa di izinkan untuk di bangun,” ujar Iqbal Ruray. (shl/red)
Komentar

Berita Terkini