|

Langgar Konstitusi, Kepimimpinan Surahman Tidak Sah



Deklarasi Penolakan Musda KNPI Yang Dipimpin Surahman
TERNATE, BRINDOnews.com - Sejumlah Organisasi  Kepemudaan (OKP) dengan tegas menolak hasil musyawarah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara yang ke VI. Musda yang digelar di Royal Resto Rabu (22/11/2017) cacat hukum sebab tidak sesuai dengan konstitusi KNPI yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
   
Ketua Bidang Komunikasi Informasi dan Media Masa Majelis Pimpinan Wilyah (MPW) Pemuda Pancasila Rafiq Kailul kepada brindonews.com Kamis (23/11/2017) mengatakan, selaku delegasi yang memiliki legalitas organisasi berhimpun di KNPI tidak mangkui hasil musda ke VI yang melahirkan Surahman sebagai Ketua KNPI Malut periode 2017-2020.

Menurutnya, mekanisme pemberhentian seorang ketua KNPI sebelum masa jabatan yang belum berakhir  harus dilaksanakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) itu sudah diaturan dalam konstitusi KNPI maupun organisasi manapun. Syarat-syarat yang dilaksanakan dalam musda mestinya, materi musda harus dibagikan kepada peserta sebagai pemilik hak suara.

Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan Dewan Pimpinan Daerah DPD II KNPI Kabupaten, Ambrul Kaduturul, mengaku sikap sebagian pengurus terutama dewan pimpinan pusat DPP KNPI yang mengambil langkah di luar dari ketentuan organisasi sangat di sayangkan. 

Kata dia, undangan yang di distribusi dengan mengatasnamakan Musdalub, akan tetapi fakta tidak ada musdalub melainkan Musda ke VI. Kalau musda panitian harus memberikan konsederan musyawarah untuk dibahas melalui mekanisme.  

DPD II KNPI Halmahera Selatan dengan tegas menolak Surahman sebagai Ketua KNPI. Sementara Ikhi Sukradi tetap diakui ketua KNPI yang sah berdasarkan mekenaisme organisasi.” Kami tetap menagkui ketua KNPI Provinsi maluku Utara adalah ikhi Sukardi” tegasnya.
  
Sementara perwakilan dari Gema Mathla’ul Anwar, serta organisasi lainya seperti HMI, PMII, tetap menolak hasil musda dengan alasan, tahapan musyawarah diluar dari ketentuan organisasi, sebab meknismenya harus melalui tahapan-tahapan persidangan. Organisasi cipayung tetap mengakui Ikhi Sukardi sebagai ketua KNPI maluku Utara 2017-2020. (bud)
Komentar

Berita Terkini