|

KNPI Desak Gubernur "Jangan" Akomodir Proyek Aspirasi 2018




Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Utara, Rajak Idrus
SOFIFI, BRINDOnews.com - DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Utara (KNPI) Malut, mendesak kepada pemerintah Provinsi untuk tidak mengakomodir proyek berlabel aspirasi di pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

" Minta gubernur tidak lagi mengakomudir yang namanya proyek aspirasi, karena keberadaan proyek aspirasi hanya menguntungkan anggota DPRD dan merugikan rakyat," ungkap Wakil Ketua DPD I KNPI Malut Rajak Idrus, Jumat 10/11/2017.

Lanjutnya, KNPI minta segera hentikan keberadaan proyek berlebel aspirasi sebab bertentangan dengan UU MD3. Proyek aspirasi merupakan proyek yang mencatut nama rakyat dan daerah tapi hanya menguntungkan anggota DPR dan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. 

Lebih lanjut kata dia kunjungan kerja seperti masa Reses anggota DPR di daerah dapil untuk meresap dan menampung aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui progam dan anggarkan melalui  APBD adalah hal yang positif dan konstitusional, tapi yang menjadi kekeliruan adalah rata-rata usulan aspirasi yang disampaikan hingga pelaksanaan fisik terindikasi dikuasai oleh anggota DPRD.

"Ini sangat keliru, masa anggota DPR pegang proyek. Karna menurut saya UU MD3 hanya mengisyaratkan pada kunjungan atau reses dan tindaklanjuti di masing-masing daerah pemilihan anggota DPR sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan politis, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan," Ungkap Jeck sapaan akrapnya.

Pihaknya menilai, dengan adanya pengesahan PP 18 itu sudah cukup untuk menambah tunjangan DPRD. Lebih konsentrasi pada tupoksi sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan masyrakat sebagai wakil rakyat. Jadi harus lebih membela dan mengedepankan kepentingan masyarakat tapi bukan kepingan pribadi. (bud)

Komentar

Berita Terkini